Berita

Menteri Iklim Polandia Anna Moskwa /Net

Dunia

Polandia Ancam Jerman, Austria, dan Hungaria Untuk Hentikan Pembayaran Gas Rusia Dengan Rubel

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 20:02 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Polandia mengancam Austria, Jerman, dan Hungaria untuk berhenti memakai rubel dalam transaksi gas Eropa-Rusia.

Menteri Iklim Polandia Anna Moskwa mengatakan Uni Eropa harus menghukum negara-negara yang menggunakan rubel untuk membayar gas Rusia.

Polandia, salah satu pendukung kuat sanksi Uni Eropa terhadap Moskow, mengatakan blok itu harus melarang pembelian gas Rusia secara totalitas.


"Yang hilang dari kami (Uni Eropa) adalah sanksi penuh terhadap gas Rusia, terutama menjatuhkan sanksi 100 persen terhadap Gazprom (raksasa gas Rusia). Kami mengharapkan sanksi ini dapat terwujudkan," ujar Anna kepada media swasta negara Polsat News, Rabu malam (27/4).

Ia menambahkan bahwa negara yang masih ragu-ragu dalam menerapkan itu adalah Austria, Jerman dan Hungaria.

"Kami berharap ada konsekuensi bagi negara-negara ini (yang membayar dalam rubel). Konsekuensi itu akan membuat mereka berhenti membayar dalam rubel," tambah Anna.

Dia tidak merinci konsekuensi seperti apa yang ingin dilihat Polandia.

Kabar ini datang setelah Rusia menangguhkan ekspor gasnya via Gazprom ke Polandia pada Rabu.

Selain itu juga ada keputusan Perusahaan Listrik Jerman Uniper pada Kamis, bahwa mereka akan mentransfer pembayaran untuk gas Rusia ke bank Rusia dan tidak lagi ke bank yang berbasis di Eropa.
Sistem pembayaran gas baru Rusia, melibatkan pembukaan rekening di Gazprombank di mana pembayaran dalam euro atau dolar akan dikonversi ke rubel.

Kini Eropa tampak terpecah-belah, terutama tentang bagaimana mereka dapat terus membayar gas Rusia tanpa melanggar sanksi Eropa yang dijatuhkan atas invasinya ke Ukraina.

Hal ini disebabkan banyak negara di Eropa yang masih sangat bergantung pada impor energi Rusia.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya