Plt Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri/RMOL
Sejumlah lokasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.
"Benar, informasi yang kami terima, hari ini tim penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di lingkungan Pemkab Bogor," ujar Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/4).
Sampai saat ini, Ali belum bisa memberikan penjelasan detail terkait rincian lokasi-lokasi yang digeledah tersebut.
"Saat ini kegiatan masih berlangsung. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tandasnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Ade diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar. Tujuannya agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021.
Selain Ade, KPK juga menersangkakan 7orang lainnya. Ada 3 orang yang diduga berperan sebagai pemberi suap bersama-sama dengan Ade. Di antaranya Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.
Sementara yang diduga berperan sebagai penerima suap adalah Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis; Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor; Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa; Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.
