Berita

Diskusi Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia bertema "Priboemi: Bangkit atau Punah"/Ist

Politik

Oligarki Mengancam Eksistensi Pribumi Sejak Zaman Penjajahan

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 19:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan oligarki di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan menurut anggota KPU RI pada Pemilu 1998, Edwin H. Sukowati, oligarki sudah mengancam pribumi sejak zaman penjajahan yang disebut kolonial.

Menurut Edwin, kolonial adalah anak kandung dari sebuah perusahaan yang memakai sistem kapitalisme, sehingga menciptakan oligarki yang sangat kuat.

"Timbul pertanyaan pada diri kita, kapan Indonesia dijajah oleh Negara Belanda? Tidak pernah, yang menjajah Indonesia itu VOC, perusahaan terbesar di Belanda," kata Edwin dalam diskusi bertajuk "Priboemi: Bangkit Atau Punah" yang diselenggarakan Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, Rabu (27/4).


Masih dalam diskusi tersebut, Dewan Pembina DPP Demokrat Periode 2015-2020, Prof. Dr. Acmad Mubarok mengaku pernah ditawari uang ratusan miliaran rupiah dari para oligarki agar mengusung calon yang dipastikan kalah saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, saya pernah ditawari uang lima ratus miliar rupiah untuk saya pribadi dan tujuh triliun rupiah untuk partai," papar Mubarok.

Belajar dari kejadian yang ia alami, ia mengamini praktik oligarki sudah merambah ke berbagai lini.

"Keterlibatan oligarki dalam menentukan sosok-sosok yang diusung sebagai calon pemimpin di semua tingkatan wilayah, bahkan presiden, memang ada," lanjut mantan Wakil Ketua Umum Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Selain Mubarok dan Edwin, hadir pula beberapa tokoh dalam diskusi tersebut, di antaranya mantan Menteri Kehutanan, M.S Kaban; Budayawan, Ridwan Saidi, Hatta Taliwang serta beberapa lainnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya