Berita

Diskusi Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia bertema "Priboemi: Bangkit atau Punah"/Ist

Politik

Oligarki Mengancam Eksistensi Pribumi Sejak Zaman Penjajahan

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 19:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan oligarki di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan menurut anggota KPU RI pada Pemilu 1998, Edwin H. Sukowati, oligarki sudah mengancam pribumi sejak zaman penjajahan yang disebut kolonial.

Menurut Edwin, kolonial adalah anak kandung dari sebuah perusahaan yang memakai sistem kapitalisme, sehingga menciptakan oligarki yang sangat kuat.

"Timbul pertanyaan pada diri kita, kapan Indonesia dijajah oleh Negara Belanda? Tidak pernah, yang menjajah Indonesia itu VOC, perusahaan terbesar di Belanda," kata Edwin dalam diskusi bertajuk "Priboemi: Bangkit Atau Punah" yang diselenggarakan Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, Rabu (27/4).


Masih dalam diskusi tersebut, Dewan Pembina DPP Demokrat Periode 2015-2020, Prof. Dr. Acmad Mubarok mengaku pernah ditawari uang ratusan miliaran rupiah dari para oligarki agar mengusung calon yang dipastikan kalah saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, saya pernah ditawari uang lima ratus miliar rupiah untuk saya pribadi dan tujuh triliun rupiah untuk partai," papar Mubarok.

Belajar dari kejadian yang ia alami, ia mengamini praktik oligarki sudah merambah ke berbagai lini.

"Keterlibatan oligarki dalam menentukan sosok-sosok yang diusung sebagai calon pemimpin di semua tingkatan wilayah, bahkan presiden, memang ada," lanjut mantan Wakil Ketua Umum Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Selain Mubarok dan Edwin, hadir pula beberapa tokoh dalam diskusi tersebut, di antaranya mantan Menteri Kehutanan, M.S Kaban; Budayawan, Ridwan Saidi, Hatta Taliwang serta beberapa lainnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya