Tokoh nasional DR. Rizal Ramli/Net
Kegagalan pemerintah mengatasi masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) yang diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi sejumlah mantan pejabat negara.
Mereka di antaranya Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dan mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu.
Mereka menanggapi pernyataan terbaru Jokowi yang menyatakan tidak mungkin membiarkan masalah minyak goreng berlarut selama 4 bulan hingga hari ini.
"Dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual pada Kamis petang (27/4).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengulang penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang meralat keterangan Kementerian Perdagangan sebelumnya. Di mana, larangan ekspor hanya berlaku pada bahan baku minyak goreng atau
Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).
Namun sebelum jumpa pers Jokowi pada petang kemarin, Ketua Umum Partai Golkar ini sudah lebih dulu memastikan semua produk sawit, termasuk CPO, dilarang diekspor hingga harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter.
Menurut Said Didu, kebijakan larangan ekspor yang sedari awal tidak diungkap secara jelas oleh Jokowi justru menunjukkan kualitas seorang pemimpin, di mana menurutnya tak cakap dalam menyelesaikan masalah. Apalagi dia lihat hal itu diakui sendiri oleh mantan Walikota Solo ini.
"Kebijakan yang diambil berhasil baik jika, pertama secara hukum legal. Dua, secara bisnis
profitable. Tiga, secara ekonomi minimal tidak merugikan. Empat, secara birokrasi
workable. Lima, secara politk
acceptable. Enam, secara sosial adil," papar Said Didu melalui akun Twitternya pada Kamis (28/4).
Tokoh nasional DR. Rizal Ramli menyambar kicauan itu. Dia berpendapat bahwa apa yang disampaikan Said Didu tersebut merupakan sindiran kepada Jokowi yang seolah tidak tahu-menahu dalam menyusun kebijakan yang baik dan benar.
"Mas Said, ini (yang disampaikan) mah saran nyelekit untuk kelas Presiden.
Mosok Jokowi mesti diajarin ilmu 101: cara ambil keputusan untuk kebijakan publik," demikian Rizal Ramli.
