Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly/Net
Kanada telah meloloskan UU yang memungkinkannya menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk didistribusikan sebagai bantuan kepada korban perang di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly mengatakan, Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengizinkan penyitaan aset tersebut dan mengusulkan sekutu untuk mengikutinya.
"Ada mata rantai yang lemah dalam paket sanksi (kami), yaitu kemampuan pemerinta dapat menjual aset yang disita dan kemudian menggunakan keuntungannya untuk mengkompensasi para korban perang Ukraina," kata Joly kepada wartawan di Ottawa pada Rabu (27/4).
Joly menambahkan bahwa usulan perubahan pada rezim sanksi Kanada. Dalam hal ini, Kanada meresmikan RUU implementasi anggaran pada Selasa (26/4).
Pada saat yang sama, Kanada juga mengumumkan bahwa mereka menjatuhkan sanksi baru pada 203 orang yang dituduh terlibat dalam upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah di wilayah Donbas timur Ukraina.
"Kanada tidak akan tinggal diam dan melihat Presiden Putin dan kaki tangannya berusaha untuk menggambar ulang perbatasan Ukraina dengan impunitas," lanjut Joly.
Sementara itu, saat ini parlemen Kanada telah mulai memperdebatkan ukuran aset yang disita dan memberikan suara pada amandemen yang diusulkan.
Mereka diperkirakan akan lolos karena pemerintah Liberal minoritas Perdana Menteri Justin Trudeau mendapat dukungan dari Partai Demokrat Baru yang berhaluan kiri.
Dengan aturan ini, maka dana atau atau properti yang disita dari Rusia dapat dibayarkan untuk membantu membangun kembali Ukraina atau kepada mereka yang terkena dampak invasi Rusia.
Media lokal mengatakan nilai aset yang disita dari orang kaya Rusia bisa mencapai puluhan juta dolar di Kanada, tetapi para pejabat menolak untuk mengkonfirmasi angka pastinya.
