Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Moratorium Picu Penyelundupan Migor, Legislator PDIP: Mohon Pak Presiden, Kembalikan Kebijakan ke Jalan yang Benar

RABU, 27 APRIL 2022 | 02:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus memastikan produk minyak goreng tersedia dan distribusinya diawasi dengan baik. Pengawasan diperkuat dengan melalui sinergi kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Bila pengawasan berjalan dengan baik, peluang kegiatan penyelundupan dan penimbunan dapat dicegah.

Begitu ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, terkait adanya larangan ekspor bahan baku minyak goreng RBD palm olein yang berlaku per Kamis (28/4) besok.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat dalam kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng. Sebab, dengan adanya moratorium minyak goreng, akan memicu penyelundupan.


"Tanpa sinergi antara kegiatan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum, masalah kelangkaan dan harga produk yang tinggi tidak akan pernah bisa selesai. Ingat, moratorium itu akan memicu kegiatan penyelundupan, sebab barang akan langka dan harganya melonjak di luar negeri,” terang Deddy, Selasa (26/4).

"Kalau perlu dikuasai oleh Negara, termasuk distribusinya,” imbuhnya.

Artinya, pemerintah bisa membuat regulasi yang ketat, pengawasan yang intens, dan melakukan digitalisasi yang terkoneksi dari hulu ke hilir. Pemerintah juga harus menyiapkan rencana penyimpanan cadangan nasional, menugaskan BUMN atau distributor terverifikasi untuk memperbaiki rantai distribusi.

“Jika kebijakan moratorium ekspor itu dilakukan berlama-lama, maka akan menyebabkan barang menjadi langka. Jika sudah demikian, maka semua akan rugi. Sebab harga dunia menjadi melonjak habis-habisan,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, pemerintah perlu diingatkan soal kemungkinan protes dari negara-negara lain yang membutuhkan CPO dan turunannya saat krisis minyak nabati dan energi global belum usai.

Bahkan, bukan tidak mungkin pemerintah harus menghadapi tekanan perdagangan internasional, sebab CPO dan turunannya saat ini sudah menjadi komoditas global yang penting.

"Moratorium ini bisa menjadikan konsekuensi terjadinya keberatan dari negara-negara lain. Karena barang ini adalah komoditas global. Jadi mohon diperhatikan Bapak Presiden, mohon kembalikan kebijakannya ke jalur yang benar,” demikian Deddy.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya