Berita

Pakar ekonomi Indef, Didik J Rachbini/Net

Politik

Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Seolah-olah Heroik, Padahal Kebijakan Bakar Lumbung

RABU, 27 APRIL 2022 | 00:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo secara tegas melarang ekspor bahan baku minyak goreng RBD Palm Olein dan minyak goreng hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan masyarakat.

Pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menuturkan, kebijakan tersebut seolah-olah heroik namun tidak berdampak positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

Pasalnya, banyak petani sawit yang berteriak lantaran buah tandan yang menjadi bahan baku minyak goreng menumpuk dan membusuk jika tidak segera diproduksi dan diekspor.


“Untuk sebagian orang ini seolah-olah heroik, ini kepahlawanan dari pemerintah atau presiden, berani melawan mafia. Tetapi ini kebijakan yang jongkok ya, enggak punya desain yang baik,” ucap Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).

Rektor Universitas Paramadina ini mengurai, pemerintah telah gagal dalam menyelamatkan produksi minyak goreng di Indonesia. Dari mulai mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO, kemudian memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, dan terakhir menumpas mafia minyak goreng.

“Pemerintah itu sudah membikin kebijakan namanya Domestic Market Obligation (DMO) gagal. Artinya, DMO itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk supply minyak goreng, gagal," tuturnya.

"Setelah gagal dia (pemerintah) bikin lagi harga eceran tertinggi (HET), setelah bikin HET gagal kan. Setelah HET dia bikin langkah untuk mencari mafia, mafianya enggak ketemu kan, yang ditangkap malah dirjen yang tidak punya harta, bukan orang besar,” imbuhnya.

Menurut Didik, kegagalan pemerintah ini terlihat dengan mengumumkan tersangka kasus minyak goreng yang seolah-olah tanda kepahlawanan dan berpihak kepada masyarakat. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

"Kegagalan-kegagalan ini ditimpa lagi dengan setop ekspor minyak goreng, jadi gagal lagi. Karena itu pasti petaninya berteriak, ini sama dengan menghancurkan sistem perdagangan yang ada secara keseluruhan. Banyak teman-teman yang mengatakan itu membakar lumbungnya,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya