Berita

Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS/RMOL

Hukum

Kejagung Didesak Usut Aliran Uang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

SELASA, 26 APRIL 2022 | 14:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menelusuri rentetan aliran uang yang diduga ditarik oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pengusaha sawit bernilai puluhan triliunan rupiah.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS di Jakarta dan juga akan aksi di depan Gedung Kejagung pada Selasa (26/4).

Koordinator KCB, A. Ridho mengatakan, pihaknya meminta agar dana di BPDPKS diaudit karena diduga "menghisap" dana dari pengusaha sawit dengan tanpa jelas peruntukannya.

"Dari berbagai sumber yang ada, semenjak berdiri sampai sekarang, BPDPKS telah memungut biaya dari pelaku usaha perkebunan puluhan triliun rupiah lebih," ujar Ridho dalam keterangannya, Selasa siang (26/4).

Ridho menilai, dana yang sangat besar tersebut tidak dijelaskan kepada publik kemana alirannya, dan untuk siapa uangnya dan apa output yang telah dilakukan sesuai mandat yang diemban BPDPKS.

"Pastikan dana BPDPKS untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk menghidupi mafia dan oligarki politik," tegas Ridho.

KCB pun kata Ridho, mendesak Kejagung untuk mengusut dana BPDPKS sebagai tindak lanjut dari penanganan perkara mafia minyak goreng.

"Hendaknya memperdalam juga rentetan pungutan BPDPKS terhadap pelaku usaha apakah sesuai UU yang berlaku. Mafia tak berdiri dalam satu lini saja, carilah mafianya juga di BPDPKS," kata Ridho.

Selain itu, KCB juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melalukan audit investigatif aliran dan peruntukan dana di lembaga BPDPKS.

"Jangan biarkan dana rakyat menjadi bancakan oknum-oknum tertentu yang tidak sesuai peruntukannya. Mari kawal aliran dana BPDPKS. Restrukturisasi Komite pengarah dan direksi BPDPKS. Jangan ada konflik interes. Komite pengarah jangan ada yang mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan usaha kelapa sawit, dan direksi tidak main mata dengan pengusaha kelapa sawit," pungkas Ridho.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya