Berita

Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS/RMOL

Hukum

Kejagung Didesak Usut Aliran Uang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

SELASA, 26 APRIL 2022 | 14:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menelusuri rentetan aliran uang yang diduga ditarik oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pengusaha sawit bernilai puluhan triliunan rupiah.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS di Jakarta dan juga akan aksi di depan Gedung Kejagung pada Selasa (26/4).

Koordinator KCB, A. Ridho mengatakan, pihaknya meminta agar dana di BPDPKS diaudit karena diduga "menghisap" dana dari pengusaha sawit dengan tanpa jelas peruntukannya.


"Dari berbagai sumber yang ada, semenjak berdiri sampai sekarang, BPDPKS telah memungut biaya dari pelaku usaha perkebunan puluhan triliun rupiah lebih," ujar Ridho dalam keterangannya, Selasa siang (26/4).

Ridho menilai, dana yang sangat besar tersebut tidak dijelaskan kepada publik kemana alirannya, dan untuk siapa uangnya dan apa output yang telah dilakukan sesuai mandat yang diemban BPDPKS.

"Pastikan dana BPDPKS untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk menghidupi mafia dan oligarki politik," tegas Ridho.

KCB pun kata Ridho, mendesak Kejagung untuk mengusut dana BPDPKS sebagai tindak lanjut dari penanganan perkara mafia minyak goreng.

"Hendaknya memperdalam juga rentetan pungutan BPDPKS terhadap pelaku usaha apakah sesuai UU yang berlaku. Mafia tak berdiri dalam satu lini saja, carilah mafianya juga di BPDPKS," kata Ridho.

Selain itu, KCB juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melalukan audit investigatif aliran dan peruntukan dana di lembaga BPDPKS.

"Jangan biarkan dana rakyat menjadi bancakan oknum-oknum tertentu yang tidak sesuai peruntukannya. Mari kawal aliran dana BPDPKS. Restrukturisasi Komite pengarah dan direksi BPDPKS. Jangan ada konflik interes. Komite pengarah jangan ada yang mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan usaha kelapa sawit, dan direksi tidak main mata dengan pengusaha kelapa sawit," pungkas Ridho.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya