Berita

Unggahan akun Twitter Pemerintah Ukraina terkait kekalahan fasisme dan Nazi dengan gambar Kaisar Hirohito (paling kanan)/Repro

Dunia

Samakan Kaisar Hirohito dengan Hitler dan Mussolini, Ukraina Minta Maaf kepada Jepang

SELASA, 26 APRIL 2022 | 02:48 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Di tengah peperangan dengan Rusia, Ukraina justru melakukan blunder. Akibatnya Pemerintah Ukraina pun harus meminta maaf kepada Pemerintah Jepang.

Melalui akun Twitter resminya, Pemerintah Ukraina telah meminta maaf setelah menunjukkan gambar Kaisar Hirohito masa Perang Dunia II bersama Adolf Hitler dan Benito Mussolini dalam video media sosial tentang kekalahan fasisme dan Nazi.

"Kami meminta maaf dengan tulus kepada Jepang karena membuat kesalahan ini," cuit akun Twitter resmi Ukraina, dikutip NDTV, Senin (25/4).


"Kami tidak punya niat untuk menyinggung orang-orang Jepang yang ramah," tambahnya.

Mereka pun segera mengunggah ulang video tersebut setelah menghapus gambar Hirohito.

Unggahan tersebut telah beredar luas sejak 1 April, dan memicu protes resmi dari Pemerintahan Jepang.

Kepala panel kebijakan luar negeri Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, Masahisa Sato mengatakan di Twitter, dirinya telah mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memprotes Pemerintah Ukraina.

Permintaa Sato direspons Kemenlu Jepang dengan melakukan protes resmi hingga akhirnya video kontroversial telah dihapus dari Twitter.

Sementara itu, beberapa pengguna Twitter di Jepang mengaku telah kehilangan minat untuk mendukung Ukraina menyusul unggahan kontroversial tersebut.

Ada yang mengatakan, akan lebih tepat untuk menggunakan gambar Hideki Tojo, yang merupakan Perdana Menteri Jepang di mas Perang Dunia II dan kemudian digantung sebagai terpidana penjahat perang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya