Legislator Nasdem: Larangan Ekspor CPO Ibarat Mau Nangkap Tiga Ekor Tikus, tapi Satu Lumbung Padi Dibakar

Kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng nampaknya tak berjalan mulus. Walaupun tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit.

Salah satu kerugian petani itu, kata anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, adalah turunnya harga jual tandan buah segar (TBS) milik petani.

“Hari ini harga tanda buah segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok Rp. 1.000, akibat kebijakan larangan ekspor,” kata Rudi Hartono Bangun kepada wartawan, Senin (25/4).

Pasalnya, kata Rudi, setelah kebijakan itu diumumkan, pabrik CPO tidak mau menerima TBS dari petani terlalu banyak. Karena kapasitas tanki penyimpanan pabrik terbatas di saat simpanan TBS dari kebun masih ada.

Sementara, lanjut legislator Partai Nasdem ini, petani sawit tidak memiliki tanki penyimpanan jika harus mengolah sendiri.

“Jadi posisi petani sawit ini serba salah, dijual harganya turun, tidak dijual barang jadi busuk,” katanya.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara III ini, mengaku mendapatkan aduan dari para petani sawit terkait nasibnya ke depan. Karena kebijakan larangan ekspor ini berimbas pada kehidupan keluarganya.

“Ada jutaan petani sawit yang hidup hanya dari perkebunan kelapa sawit,” tuturnya.

Untuk itu, Rudi mendesak pemerintah, ketimbang melarang ekspor CPO lebih baik menghukum dan menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan CPO nakal.

“Saya mendukung penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu mengganti semua jajaran Kementerian Perdagangan, termasuk menterinya. Ibaratnya, kita mau menangkap 3 ekor tikus, tapi satu lumbug padi malah kita bakar,” tandasnya.