Ketua KPK Firli Bahuri saat melakukan rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Lampung/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Lampung untuk mencegah diri dari lingkaran korupsi.
Pesan itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Lampung pada 25-28 April 2022. Salah satu rangkaiannya adalah, pengarahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Bertempat di Aula Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Firli menyampaikan arahannya bertema "Integritas dalam Good Governance".
Firli mengatakan, korupsi bisa terjadi disegala sektor kehidupan, mulai dari korupsi pada pembangunan infrastuktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga saat pemilihan kepala daerah.
Â
"Setiap orang yang ingin mengikuti pemilu/pilkada justru butuh biaya mahal. Harus menyiapkan biaya lebih untuk pencalonannya, meski sering pula dibiayai oleh sponsor," ujar Firli, Senin (25/4).
Para sponsor tersebut kata Firli, memberikan uang lantaran ada timbal balik ketika kandidatnya terpilih. Sehingga, kepala daerah tersebut seperti "membayar utang" pemilihan dengan menggunakan uang yang sumbernya dari APBD atau APBN.
Belum lagi, kata Firli, DPRD meminta "uang jasa" kepada kepala daerah saat dalam pembahasan anggaran; kemudian kepala daerah melalui sekretaris daerah meminta uang kepada kepala dinas; lalu kepala dinas meminta uang kepada pemborong. Hal tersebut kata Firli, seperti lingkaran yang terus berlanjut tidak terputus.
"Ini fakta yang terjadi di lapangan. Untuk itu, KPK mendalami mengapa korupsi masih ada. Apakah pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum efektif. Bagaimana pengawasannya, bagaimana punishment, apakah menimbulkan efek jera, dan bagaimana sistem serta regulasinya. Apakah masih ada celah korupsinya," jelas Firli.
Firli merinci, praktik kroupsi yang paling banyak terjadi adalah gratifikasi atau suap. Penyebabnya adalah, banyak masyarakat yang tidak tahu ketika menerima gratifikasi atau suap, dianggap sebagai suatu rezeki.
Sehingga, di situlah peran pencegahan korupsi harus lebih diefektifkan melalui sosialisasi nilai-nilai antikorupsi.
"Oleh karenanya KPK selalu berupaya bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendidikan antikorupsi sejak dini, hingga ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran supaya tidak korupsi," pungkas Firli.
Rangkaian kegiatan koordinasi KPK di daerah ini dilanjutkan dengan temu Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Provinsi Lampung. Paksi merupakan agen perubahan yang berkolaborasi bersama KPK melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di masyarakat.
KPK bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan sertifikasi kepada para Paksi agar kompetensinya terukur dan diakui secara legal.
Paksi mempunyai peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai.
