Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Muslim Arbi: Kebijakan Stop Ekspor Hasil Sawit Tidak Efektif Turunkan Harga Minyak Goreng

MINGGU, 24 APRIL 2022 | 15:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelarangan ekspor hasil sawit dianggap belum memiliki efek stabilitas dan penurunan harga minyak goreng di pasaran setelah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun, larangan ekspor baru berlaku pada 28 April 2022 nanti.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mempertanyakan dampak dari pernyataan Presiden Jokowi yang melarang ekspor hasil sawit pada 28 April nanti.

"Saat ini kementerian terkait sedang menggodok regulasinya. Yang jadi pertanyaan, apakah pelarangan ekspor produk hasil sawit itu sudah merupakan solusi atas persoalan yang dihadapi saat ini?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).


Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini kata Muslim, terkait dengan neraca keuangan negara, devisa, dan upaya maksimal untuk stabilkan harga minyak goreng saat ini.

Muslim menambahkan, jika dilihat dari jumlah produksi CPO Indonesia, saat ini sekitar 46,88 juta ton. Sedangkan kebutuhan CPO dalam negeri berkisar 591 ribu ton.

"Jadi kecil untuk kebutuhan dalam negeri. Hanya sekitar 1,2 persen kebutuhan. Jadi kalau dilarang ekspor secara keseluruhan pasti mematikan usaha produsen CPO," kata Muslim.

Sehingga kata Muslim, pemerintah seharusnya membuat regulasi agar kebutuhan pangsa pasar dalam negeri terkendali, dan pangsa ekspor juga terpenuhi.

Muslim kemudian mempertanyakan apakah pelarangan ekspor CPO itu akan berpengaruh kepada penurunan harga minyak goreng dalam negeri.

Menurut Muslim, kebijakan itu dirasa efektif jika setelah Jokowi melarang ekspor hasil sawit, akan mempengaruhi harga minyak goreng menurun.

"Tapi saat ini belum turun. Jadi pelarangan itu belum punya efek soal stabilitas dan penurunan harga minyak goreng. Dan apakah itu efektif?" pungkas Muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya