Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Dunia

Sri Mulyani: Sebagai Kreditur Terbesar, China Perlu Sediakan Platform Restrukturisasi Utang

MINGGU, 24 APRIL 2022 | 11:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, China sebagai kreditur dominan global dinilai perlu mengambil langkah memberikan keringanan seperti restrukturisasi utang.

Begitu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah wawancara di Washington pada Jumat (22/4) yang dikutip dari Reuters.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyambut langkah China bergabung sebagai salah satu dari tiga negara komite kreditur yang berupaya memberikan keringanan utang bagi Zambia di bawah Kerangka Bersama G20 dengan Paris Club.


Namun ia menyebut, masih banyak langkah lain yang diperlukan agar Zambia melanjutkan proses utangnya.

Di samping itu, Sri Mulyani menekankan, masalah utang bukan hanya dialami Zambia, tapi juga banyak negara berpenghasilan rendah dan pasar berkembang di seluruh dunia.

“Akan ada lebih banyak kasus yang datang," ucapnya.

Ia menyebut ada sekitar 60 persen negara berpenghasilan rendah saat ini berada di dalam atau di puncak risiko kesulitan utang.

"Pada titik tertentu China harus mengakui bahwa mereka perlu melangkah untuk benar-benar mengambil lompatan semacam itu, dan menyediakan platform bagi semua kreditur untuk dapat mendiskusikan bagaimana restrukturisasi ini (utang)," kata Sri Mulyani.

Zambia menjadi negara pertama yang default selama pandemi Covid-19 pada 2020, dengan beban utang hampir 32 miliar dolar AS atau 120 persen dari produk domestik brutonya.

Sebagai kreditur terbesar di dunia, China kerap dinilai sulit melakukan kesepakatan restrukturisasi utang.

Bahkan setelah menandatangani Kerangka Kerja Bersama pada tahun lalu, Ethiopia dan Chad juga belum menerima keringanan utang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya