Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat China: AS Menghancurkan Dasar-dasar Mekanisme G20

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengamat di Beijing mengomentari sikap negara negara Barat yang dianggap terlalu menonjolkan kebencian mereka kepada Rusia, terutama selama pertemuan Kelompok 20 ekonomi utama baru-baru ini.

Pada Rabu (20/4), Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan beberapa perwakilan dari negara lain walk out dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sebagai protes terhadap tindakan militer Rusia.

Wakil Menteri Keuangan Rusia Timur Maksimov menghadiri pertemuan tersebut, sementara beberapa pejabat lainnya bergabung secara virtual.


China, yang diwakili Menteri Keuangan Liu Kun dalam pidatonya mengatakan bahwa China menentang politisasi dan persenjataan ekonomi global, dan G20 harus tetap pada tanggung jawabnya sendiri dengan memfokuskan diskusi pada dampak ekonomi sambil mencari pemahaman dan keseimbangan.

Para ahli mengkritik negara-negara Barat yang nampak ingin menonjol dan membawa pengaruh buruk pada sistem G20 yang seharusnya menjadi mekanisme untuk membahas masalah ekonomi dan mencari kerja sama.

"Tujuan awal G20 adalah untuk menyelesaikan krisis. Tapi sekarang menjadi panggung untuk menampilkan mentalitas Perang Dingin. AS benar-benar menghancurkan dasar-dasar mekanisme G20," kata Dong Shaopeng, penasihat ahli untuk China Securities Regulatory Commission kepada media China Global Times, Kamis (21/4).

Negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Rusia, termasuk menargetkan pemberi pinjaman terbesar di negara itu, mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran dolar SWIFT, dan melarang impor produk Rusia tertentu.

Chen Jia, seorang peneliti di Institut Moneter Internasional dari Universitas Renmin China, mengatakan bahwa AS beralih dari sanksi umum terhadap Rusia ke sanksi yang lebih bertarget untuk membalas metode tertentu yang digunakan oleh Moskow untuk melawan sanksi Barat, seperti menggunakan mata uang virtual untuk memperluas kategori dan aksesibilitas perdagangan Rusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya