Berita

Direktur Pelaksana Dana IMF, Kristalina Georgieva bersama dengan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman pada KTT IMF dan Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat, Kamis (21/4) /Net

Dunia

IMF Apresiasi Bantuan India Terhadap Sri Lanka Atasi Krisis Ekonomi

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 23:06 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, mengapresiasi peran India dalam mendukung Sri Lanka atasi krisis ekonomi dan kemanusiaannya.

Kristalina berbagi pandangannya dengan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman yang kini berada di Washington, Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan IMF dan Bank Dunia pada Kamis (21/4).

"Sitharaman mengindikasikan bahwa IMF harus mendukung dan segera memberikan bantuan keuangan ke Sri Lanka. Direktur Pelaksana IMF meyakinkan Menteri Keuangan kami bahwa IMF akan terus terlibat secara aktif dengan Sri Lanka," tulis pernyataan resmi pemerintahan India, dikutip oleh India Narrative, Kamis (21/4).

Sitharaman berada di pertemuan itu bersama delegasi Sri Lanka, delegasi itu sedang mencari dana talangan untuk negara kepulauannya yang dilanda krisis.

Dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Lanka Ali Sabry, delegasi secara resmi mendesak IMF untuk segera mencairkan dana yang dibutuhkan negara yang dilanda krisis itu.

Media Sri Lanka melaporkan bahwa delegasi tersebut kemungkinan akan meminta pinjaman sebesar 4 miliar dolar AS kepada IMF.

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dengan orang-orang yang memprotes setiap hari di ibu kota Kolombo selama hampir sebulan.

Negara ini telah menghadapi krisis bahan makanan dan bahan bakar, tidak tersedianya obat-obatan esensial, dan pemadaman listrik setiap hari.

Tidak dapat mengatasi kesulitan, banyak keluarga dari barat laut telah melarikan diri ke India dengan perahu.

Massa yang ikutan unjuk rasa menyerukan agar Presiden Rajapaksa Gotabaya mundur juga terjadi di seluruh pelosok negeri.

Suasana di pulau itu telah berubah menjadi antagonis terhadap keluarga Rajapaksa, yang menguasai segalanya dan memegang sejumlah besar portofolio di pemerintahan.

Persepsi publik adalah bahwa keluarga ‘raja’ itu membawa kehancuran bagi negara karena pemerintahannya yang buruk dan kedekatan Rajapaksa dengan China.

Sri Lanka yang bangkrut telah meminta diasporanya untuk mengirim devisa sehingga dapat memulai kembali impor barang-barang kebutuhan pokok, terutama pada pangan dan energi.

Negara itu juga telah meminta China untuk meminjamkannya tetapi hingga kini, China belum menanggapinya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya