Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat/Net
KEBERHASILAN Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) patut diapresiasi.
Kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, General Affairs PT Musim Mas berinisial PT dan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA telah menimbulkan kegaduhan yang cukup besar dan membuat masyarakat menderita.
Jaksa Agung dalam hal ini harus diapresiasi karena telah bertindak cepat sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kita membutuhkan pola kerja seperti ini. Tidak seperti kemarin seolah-olah tuli, buta dan bisu atas apa yang sedang terjadi di masyarakat.
Tentunya dari 4 tersangka ini harus dapat dikembangkan lagi kepada siapa pun yang terlibat. Publik mempertanyakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang seharusnya menjalankan apa yang menjadi ketentuan tentang DMO dan DPO. Dan ternyata, Dirjen ini ada main mata dengan mafia.
Menteri Perdagangan dalam hal ini harus juga diapresiasi, pastinya ada kontribusi dalam memecahkan kasus ini. Tetapi seharusnya lebih berani sejak awal sehingga tidak menunggu terlalu lama.
Jika memang anak buahnya terlibat dalam kasus ini, maka harus diberikan sanksi tegas dengan memberhentikannya secara tidak hormat.
Akan tetapi penahanan atau tindakan hukum terhadap personel-personel ini tentu tidak cukup karena tentunya kasus ini melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pihak yang mengekspor barang.
Jika benar ada keterlibat di level perusahaan, maka harus dikenakan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera dengan mencabut izin usahanya, tidak hanya mencabut izin ekspornya.
Dengan kejadian ini terkonfirmasi bahwa memang ada mafia yang bermain dalam kelangkaan minyak goreng ini. Kejaksaan Agung dan Kementerian Perdagangan harus saling berkerja sama untuk memberantas mafia minyak goreng sampai ke pemain dan pemilik besarnya.
Jangan sampai hanya berhenti di level CEO dan Dirjen. Harus dikembangkan sampai ke level
owner dan tokoh di balik layar dari geng oligarki minyak tersebut.
Persoalan yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah dengan segera bertindak cepat menurunkan harga minyak goreng di level konsumen. Apakah membongkar rantai jaringan oligarki minyak goreng dapat menurunkan harga?
Jika tidak, sebaiknya pemerintah menempuh dua jalur, satu jalur hukum dan satu jalur membangun suplai minyak goreng yang berlimpah dan terjangkau.
Dari kejadian ini, maka keberadaan BUMN yang menangani CPO khususnya untuk produksi minyak goreng sudah sangat penting didirikan. Dengan demikian, negara selain mempunyai stok untuk bisa mengendalikan harga, juga mempunyai sektor potensial untuk menambah pendapatan negara.
Untuk itu minyak goreng ini harus secara khusus bisa dimasukkan ke dalam komoditas yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional.
Dalam kondisi pasar dikuasai oligarki, maka diperlukan
goverment intervention. Jika tidak dilakukan, maka pemain-pemain minyak goreng ini sedikit mereka punya peluang memainkan harga, untuk memainkan harga setinggi-tingginya, apalagi
demand dari masyarakat sangat tinggi.
Negara harus mengintervensi, dalam hal ini ujung tombaknya adalah Menteri Perdangan yang harus berani dengan tegas mengatakan kepada para oligarki bahwa negara di atas anda, dan anda harus mengikuti aturan negara.
Jika tidak, ancam dengan pencabutan izin usaha.
Pakar Kebijakan Publik dan Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta
