Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Pecat Mendag Karena Gagal Endus Praktik Jahat di Saat Rakyat Menderita

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 10:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keterlibatan petinggi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kasus mafia minyak goreng merupakan perbuatan yang kejam dan menyakitkan rakyat banyak.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, ditangkap dan ditetapkannya pejabat penting Kemendag sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan adanya penyimpangan alam pikiran pejabat dalam negeri.

Sebab mereka yang seharusnya mengawasi tata niaga minyak goreng, justru menjadi bagian dari permainan mafia.


"Ini mengerikan sekaligus kejam menyakitkan rakyat banyak," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).

Selain itu kata Ubedilah, hal tersebut menunjukkan adanya semacam kejahatan yang terstruktur dan terorganisir untuk melindungi korporasi minyak goreng yang selama ini telah menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO internasional.

"Saran saya, Jokowi mesti melakukan tindakan tegas sekalian kepada para menterinya sekalian satu paket reshuffle. Ganti Mendag karena gagal mengendus praktik jahat tersebut sejak dini, di tengah rakyat menderita," kata Ubedilah.

Sekaligus kata Ubedilah, juga mereshuffle empat menteri lainnya yang dianggap sebagai pengkhianat konstitusi yang membuat gaduh soal tunda dan perpanjangan periode Jokowi, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Juga beri hukuman tegas kepada partai politik bagian koalisi yang membuat gaduh secara nasional soal tunda pemilu dan perpanjangan periode," tegas Ubedilah.

Jika Presiden Joko Widodo tidak berani melakukan reshuffle satu paket tersebut, maka hal tersebut akan memperkuat dugaan bahwa Jokowi benar-benar dalam kendali oligarki.

"Dan karenanya protes mahasiswa, buruh, dan rakyat banyak tidak akan berhenti dan mereka tidak bisa disalahkan," pungkas Ubedilah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya