Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Pecat Mendag Karena Gagal Endus Praktik Jahat di Saat Rakyat Menderita

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 10:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keterlibatan petinggi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kasus mafia minyak goreng merupakan perbuatan yang kejam dan menyakitkan rakyat banyak.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, ditangkap dan ditetapkannya pejabat penting Kemendag sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan adanya penyimpangan alam pikiran pejabat dalam negeri.

Sebab mereka yang seharusnya mengawasi tata niaga minyak goreng, justru menjadi bagian dari permainan mafia.

"Ini mengerikan sekaligus kejam menyakitkan rakyat banyak," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).

Selain itu kata Ubedilah, hal tersebut menunjukkan adanya semacam kejahatan yang terstruktur dan terorganisir untuk melindungi korporasi minyak goreng yang selama ini telah menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO internasional.

"Saran saya, Jokowi mesti melakukan tindakan tegas sekalian kepada para menterinya sekalian satu paket reshuffle. Ganti Mendag karena gagal mengendus praktik jahat tersebut sejak dini, di tengah rakyat menderita," kata Ubedilah.

Sekaligus kata Ubedilah, juga mereshuffle empat menteri lainnya yang dianggap sebagai pengkhianat konstitusi yang membuat gaduh soal tunda dan perpanjangan periode Jokowi, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Juga beri hukuman tegas kepada partai politik bagian koalisi yang membuat gaduh secara nasional soal tunda pemilu dan perpanjangan periode," tegas Ubedilah.

Jika Presiden Joko Widodo tidak berani melakukan reshuffle satu paket tersebut, maka hal tersebut akan memperkuat dugaan bahwa Jokowi benar-benar dalam kendali oligarki.

"Dan karenanya protes mahasiswa, buruh, dan rakyat banyak tidak akan berhenti dan mereka tidak bisa disalahkan," pungkas Ubedilah.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya