Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Menko Airlangga: Energi Surya jadi Alternatif Mendorong Diversifikasi Energi

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 09:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemanfaatan sumber energi alternatif menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi laju impor BBM diakselerasi pemerintah bersamaan dengan upaya penerapan prinsip Net Zero Emission.

Transisi energi, efisiensi energi, dan mendorong ekonomi hijau pun didorong melalui akselerasi penggunaan energi surya. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar hingga 3.294 gigawatt.

Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mampu menjadi andalan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus bisa menggerakkan ekonomi hijau.


PLTS juga dapat menciptakan kemampuan manufaktur baru sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200,1 megawatt, sehingga ini merupakan salah satu alternatif yang terus didorong dan memberikan hasil positif terutama untuk mendiversifikasi energi,” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).

Pemerintah mempunyai target penurunan emisi sebesar 956 juta ton CO2 di tahun 2050. Guna mencapai target tersebut, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi ramah lingkungan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, dukungan, komitmen, dan kolaborasi dari para stakeholder, termasuk regulasi dari pemerintah pusat, Pemda, lembaga pembiayaan, pengembang, dan para pelaku industri sangat dibutuhkan untuk mencapai hal itu.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan mengakselerasi pemanfaatan energi surya berupa PLTS Atap, utamanya di Pulau Jawa, PLTS Terapung, PLTS di bekas lahan tambang, dan PLTS Hydro serta Hybrid sehingga mampu mendorong pertumbuhan rantai pasok di dalam negeri, baik investasi di tingkat hulu maupun di hilir,” tutup Ketua Umum Partai Golkar ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya