Berita

Ketua Umum Dewan DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/RMOL

Politik

GMNI: Gerakan Mahasiswa Harus Jadi Gerakan Moral, Bukan Meraih Kekuasaan

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 04:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Arjuna Putra Aldino mengungkapkan bahwa gerakan mahasiswa harus kembali menempatkan diri sebagai gerakan moral (moral force).

Menurut Arjuna, gerakan moral yang dimaksudkan yakni melakukan refleksi kritis atas kondisi bangsa yang terjadi saat ini. Pandangan Arjuna, bangsa ini memang membutuhkan peran dan kontribusi mahasiswa untuk melihat masalah bangsa dengan perspektif yang lebih objektif.

“Nafas gerakan mahasiswa adalah menjadi moral force, dengan melakukan refleksi kritis atas kondisi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Tugasnya adalah warisan sejarah untuk meluruskan jalannya pemerintahan," tutur Arjuna dalam agenda Talkshow Partai Gelora yang diselenggarakan pada Rabu (20/04). 


Arjuna juga menambahkan gerakan mahasiswa harus menggunakan kekuatan pengetahuan (power of knowledge). Tujuannya, untuk membedah masalah bangsa secara holistik dan komprehensif.

Kata Arjuna, dengan menemukan masalah pokok atau problem fundamental, maka mahasiswa tidak terjebak arus di luar dirinya yang rawan diboncengi oleh kelompok kepentingan.

“Dengan the power of knowledge gerakan mahasiswa mencoba menyajikan masalah secara fundamental dengan perspektif yang holistik dan komprehensif. Sehingga bisa menghindarkan diri dari arus yang diciptakan oleh kelompok kepentingan," tambah Arjuna

Dalam pandangan Arjuna, masalah fundamental bangsa ini adalah struktur ekonomi-politik yang tidak adil seperti konsesi bisnis yang dikeluarkan oleh negara selama bertahun-tahun tidak memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Bahkan, kata Arjuna, konsesi bisnis yang terjadi sejak puluhan tahun lalu itu telah memperlemah peran negara.

Bukan hanya itu, Arjuna juga melihat sejumlah masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya, minyak goreng. Dimana hulu perkebunan sawit dikuasasi oleh segelintir korporasi.

“Masalah pokok bangsa ini adalah tatanan ekonomi-politik yang tidak adil. Hal ini terjadi pada masalah harga kenaikan minyak goreng dimana HGU perkebunan sawit dikuasasi oleh segelintir korporasi. Ini memperlemah peran negara, tidak boleh diteruskan, harus diinstal ulang," tutur Arjuna

Arjuna juga mengingatkan gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak pada politik praktis, terlibat dalam dongkel-mendongkel kekuasaan.

Ia berpendapat bahwa arah gerakan mahasiswa harus ditujukan untuk menyemai kesadaran kritis masyarakat dan membenahi masalah yang menimpa bangsa serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat.

Ia tidak sepakat jikwa gerakan mahasiswa hanya menjadi kayu bakar di tengah percaturan politik nasional. Sebab,  gerakan mahasiswa bertujuan semata-mata untuk melakukan kontrol politik dengan memegang teguh prinsip-prinsip universal seperti keadilan sosial, kemanusiaan dan perimbangan kekuasaan.

“Gerakan mahasiswa bukan ditujukan untuk meraih kekuasaan, kita tidak boleh terlibat dalam upaya dongkel-mendongkel kekuasaan. Itu sudah politik praktis. Gerakan kita harus ditujukan untuk melakukan kontrol politik, untuk mengawal rasa keadilan masyarakat,"  papar Arjuna.

Selain itu, Arjuna juga meminta partai politik sebagai lembaga yang didirikan untuk mengakselerasi suara rakyat tidak boleh hanya berfikir semata-mata transaksi kekuasaan. Namun juga harus ikut andil memberi alternatif untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial ekonomi yang sedang menimpa masyarakat akhir-akhir ini.

“Kami meminta partai politik juga melakukan perannya sebagai lembaga artikulator suara rakyat. Jangan sampai hanya sibuk bicara penundaan Pemilu, berfikir lima tahunan. Dan terjebak pada logika berebut kursi kekuasaan," pungkas Arjuna.

Hadir pula sebagai narasumber Rocky Gerung dan Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum PP IMM serta Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora sebagai opening speech.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya