Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net
Kasus mafia minyak goreng (migor) yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung dengan menetapkan 4 tersangka, termasuk salah seorangnya pejabat Kementerian Perdagangan, diduga juga akan terjadi pada pelaksanaan kebijakan migor curah.
Analisis tersebut disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menemukan ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) migor curah ketika melakukan kunjungan ke Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4).
"Sekarang dengan kebijakan subsidi di minyak goreng curah, masalahnya akan bergeser dari suap kemasan ke curah. Apalagi minyak goreng curah rantai distribusinya lebih panjang dari kemasan," ujar Bhima kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/4).
Menurut Bhima, butuh hingga 7 rantai distribusi dari produsen curah hingga ke pedagang di pasar tradisional. Sehingg, dia mempertanyakan kepatuhan pengusaha minyak goreng dalam produksi maupun distribusi minyak curah.
"Kalau bisa jual minyak goreng kemasan yang harga per liter nya Rp 25.000 buat apa jual minyak curah? Alhasil kebijakan subsidi minyak goreng curah bisa berakibat kelangkaan, antrian panjang hingga suap menyuap baru," tuturnya.
Karena itu, dengan terungkapnya kasus mafia goreng kemasan, di mana sudah ada sejumlah perusahaan yang disebut Kejagung terlibat praktik suap, maka Pemerintah bisa bekukan dulu izin operasi perusahaan minyak goreng.
"Kalau bisa cabut izin ekspor nya sebagai bagian dari proses penyidikan. Pemerintah juga disarankan lakukan evaluasi terhadap HGU dua perusahaan tersebut, dan membuka opsi mengalihkan HGU," katanya.
"Hal ini untuk menimbulkan efek jera kepada mafia-mafia minyak goreng lain. Langkah berikutnya adalah mendorong Kejagung mengusut jaringan pelaku lain karena tidak mungkin hanya dua perusahaan yang lakukan suap terkait perizinan ekspor minyak goreng," tandasnya.
