Menag Yaqut Cholil Qoumas pimpin rapat persiapan penyelenggaraan Haji Tahun 2022/Ist
Seluruh jajaran di Kemeterian Agama diminta bekerja cepat dan cermat untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022M. Pasalnya, waktu pelaksanaan haji sudah semakin mepet.
Hal ini ditegaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M, Rabu (20/4).
"Saya tidak mau ada yang santai-santai, sebanyak apapun pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan ibadah haji," tegas Menag Yaqut, melalui keterangannya, Rabu (20/4).
Sebelumnya, Menag telah mengumumkan Indonesia pada tahun ini akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji disertai 1.901 petugas. Pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia rencananya dilaksanakan pada 4 Juni 2022.
Menag menegaskan, kecepatan dan kecermatan dalam persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan, mengingat ini adalah kali pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji pada masa pandemi.
"Karena haji kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak beberapa hari lalu kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan kuota haji, kali ini kita harus bersusah payah agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik dan lancar,†kata Menag.
“Kita bisa saja tidak cuti. Kita bisa saja tidak libur meski instansi-intansi lain sedang libur. Waktu kita untuk penyelenggaraan ibadah haji ini semakin dekat dan terbatas,†imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh, Hilman Latief, memaparkan beberapa hal yang menjadi pembahasan. Di antaranya mengenai timeline penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi persiapan transportasi, persiapan petugas, persiapan visa, persiapan pembinaan manasik, persiapan asuransi, persiapan layanan akomodasi di Arab Saudi, serta persiapan vaksinasi jemaah haji.
“Kami sudah siapkan tahapan-tahapan pemberangkatannya. Sudah kita susun sebagaimana target yang Pak Menteri sudah sampaikan kepada publik, yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 untuk pemberangkatan pertama,†terang Hilman.
Selain itu juga dibahas mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), serta usulan skema penempatan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Staf Khusus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama, serta jajaran pejabat eselon II Ditjen PHU.
