Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Utang Negara Makin Menggunung, Muslim Arbi: Pak JK, Senggol juga Soal Rp 11 Ribu Triliun di Kantong Jokowi

RABU, 20 APRIL 2022 | 09:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) seharusnya turut menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang sempat mengklaim ada Rp 11 ribu triliun di kantongnya untuk membayar utang-utang yang semakin menggunung.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi pernyataan terbaru JK yang menyebut bahwa calon presiden (capres) 2024 nanti harus siap menghadapi tantangan berat. Salah satunya membayar utang pemerintah yang saat ini sudah tembus Rp 7 ribu triliun.

"Pernyataan mantan Wapres Jokowi (2014-2019) itu bisa dimaknai, utang pemerintah semakin menggunung dan bisa jadi utang saat ini bisa bertambah lagi karena kondisi ekonomi tidak sedang membaik," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (20/4).


Menurut Muslim, utang yang dilakukan oleh Jokowi bukan saja menjadi beban bagi sosok yang menggantikan Jokowi ke depan, tetapi juga menjadi beban rakyat dan negara.

"Jika tidak hati-hati mengelola soal utang ini, nasib negeri ini (bisa) menyusul seperti Sri Lanka yang default, gagal bayar utang dan mengakibatkan gonjang ganjing politik dan melengserkan Presiden Sri Lanka," kata Muslim.

Muslim pun mengungkit klaim Jokowi soal dana Rp 11 ribu triliun yang ada di kantongnya. Jika benar uang itu ada, maka bisa untuk melunasi utang sebelum lengser dari jabatan presiden.

"Lalu pernyataan Jokowi yang klaim di kantongnya ada Rp 11 ribu triliun dan masih  banyak lagi, Jokowi harus buktikan itu untuk lunasi utang saat ini," terang Muslim.

Karena jika tidak bisa membuktikan, tegas Muslim, maka Jokowi dianggap menyebar hoax. Seperti yang dilakukan oleh menterinya, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data 110 juta yang mendukung pemilu ditunda dan perpanjang jabatan Jokowi.

"Padahal klaim Luhut itu dinilai bohong oleh sejumlah kalangan termasuk Ketua DPD, LaNyala Mattalitti. Jika Jokowi tidak bisa buktikan klaim atas dana Rp 11 ribu triliun itu, Jokowi akan dituduh sebagai tukang bohong dan sebar hoax atau big liar dan akibat itu Jokowi dan Luhut dapat ditangkap, dipenjara, dan diadili seperti Ratna Sarumpaet," tutur Muslim.

Sehingga, Muslim juga meminta agar JK turut mempertanyakan klaim Jokowi soal Rp 11 ribu triliun yang ada di kantongnya untuk bisa melunasi utang pemerintah agar tidak membebani presiden berikutnya.

"Soal Rp 11 ribu triliun yang diklaim Jokowi itu mesti disenggol juga dong, apakah Pak JK itu malu atas omongan Jokowi itu karena pernah jadi wakil, sehingga tidak mau singgung? Ikut suarakan dong pak JK," pungkas Muslim.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya