Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Utang Negara Makin Menggunung, Muslim Arbi: Pak JK, Senggol juga Soal Rp 11 Ribu Triliun di Kantong Jokowi

RABU, 20 APRIL 2022 | 09:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) seharusnya turut menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang sempat mengklaim ada Rp 11 ribu triliun di kantongnya untuk membayar utang-utang yang semakin menggunung.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi pernyataan terbaru JK yang menyebut bahwa calon presiden (capres) 2024 nanti harus siap menghadapi tantangan berat. Salah satunya membayar utang pemerintah yang saat ini sudah tembus Rp 7 ribu triliun.

"Pernyataan mantan Wapres Jokowi (2014-2019) itu bisa dimaknai, utang pemerintah semakin menggunung dan bisa jadi utang saat ini bisa bertambah lagi karena kondisi ekonomi tidak sedang membaik," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (20/4).


Menurut Muslim, utang yang dilakukan oleh Jokowi bukan saja menjadi beban bagi sosok yang menggantikan Jokowi ke depan, tetapi juga menjadi beban rakyat dan negara.

"Jika tidak hati-hati mengelola soal utang ini, nasib negeri ini (bisa) menyusul seperti Sri Lanka yang default, gagal bayar utang dan mengakibatkan gonjang ganjing politik dan melengserkan Presiden Sri Lanka," kata Muslim.

Muslim pun mengungkit klaim Jokowi soal dana Rp 11 ribu triliun yang ada di kantongnya. Jika benar uang itu ada, maka bisa untuk melunasi utang sebelum lengser dari jabatan presiden.

"Lalu pernyataan Jokowi yang klaim di kantongnya ada Rp 11 ribu triliun dan masih  banyak lagi, Jokowi harus buktikan itu untuk lunasi utang saat ini," terang Muslim.

Karena jika tidak bisa membuktikan, tegas Muslim, maka Jokowi dianggap menyebar hoax. Seperti yang dilakukan oleh menterinya, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data 110 juta yang mendukung pemilu ditunda dan perpanjang jabatan Jokowi.

"Padahal klaim Luhut itu dinilai bohong oleh sejumlah kalangan termasuk Ketua DPD, LaNyala Mattalitti. Jika Jokowi tidak bisa buktikan klaim atas dana Rp 11 ribu triliun itu, Jokowi akan dituduh sebagai tukang bohong dan sebar hoax atau big liar dan akibat itu Jokowi dan Luhut dapat ditangkap, dipenjara, dan diadili seperti Ratna Sarumpaet," tutur Muslim.

Sehingga, Muslim juga meminta agar JK turut mempertanyakan klaim Jokowi soal Rp 11 ribu triliun yang ada di kantongnya untuk bisa melunasi utang pemerintah agar tidak membebani presiden berikutnya.

"Soal Rp 11 ribu triliun yang diklaim Jokowi itu mesti disenggol juga dong, apakah Pak JK itu malu atas omongan Jokowi itu karena pernah jadi wakil, sehingga tidak mau singgung? Ikut suarakan dong pak JK," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya