Berita

Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki ketika menghadiri buka puasa bersama Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4)/RMOL

Dunia

Mengapa Afghanistan Kembali Jatuh?

RABU, 20 APRIL 2022 | 01:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pertengahan Agustus tahun lalu, dunia terkejut. Taliban kembali menguasai Afghanistan. Dengan mudah. Tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Presiden Ashraf Ghani yang telah berkuasa di negara itu sejak 2014 memilih melarikan diri ke Qatar, meninggalkan rakyatnya dalam kebingungan.

Beberapa politisi senior Afghanistan memilih bertahan. Mantan Presiden Hamid Karzai dan pemimpin rekonsiliasi nasional Abdullah Abdullah, misalnya. Mereka mengupayakan dialog sedemikian rupa dengan Taliban, untuk mencegah situasi bergerak ke arah yang lebih buruk lagi.

Keberhasilan Taliban merebut kekuasaan Afghanistan itu bagi kebanyakan orang sungguh mengherankan. Bukankah, sejak Taliban berhasil dikalahkan koalisi Aliansi Utara dan Amerika Serikat tahun 2001, Afghanistan mendapatkan bantuan yang tidak sedikit, sangat banyak bahkan, dari komunitas internasional?


"What went wrong?" tanya wartawan senior dan CEO RMOL Network Teguh Santosa.

Yang ditanyanya adalah Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki yang menghadiri undangan buka puasa bersama yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4).

Dubes Zaki yang duduk di sebelah kanan Teguh berusaha untuk memberikan jawaban terbaik yang ia punya dan mengaitkannya dengan supra struktur politik yang dibentuk Afghanistan melalui Loya Jirga, sebuah forum "adat" tertinggi yang diikuti kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh.

Loya Jirga menyepakati satu sistem pemerintahan yang akhirnya bersifat sangat kaku, yang oleh Dubes Zaki disebut sebagai sistem pemerintahan yang sangat tersentralisir. Di mana Presiden memiliki kekuasaan yang begitu besar. Sedemikian besar kekuasaan presiden, sehingga "check and balances" yang penting dalam praktik demokrasi tidak dapat ruang.

Sementara tanpa "check and balances", penguasa menjadi tidak akuntabel.

"Rakyat tidak bisa mengontrol kekuasaan. Hasilnya satu, yaitu korupsi yang menyebar luas dan tampak jelas," urai Dubes Zaki.

Dubes Zaki menuturkan, ketika kekuasaan tersentralisasi di tangan satu orang, dan orang itu dikelilingi oleh kelompok "Yes Man" yang tidak memiliki kapabilitas, maka kekuasaan tersebut akan hancur.

"Ini alasan utamanya, super-centralized government dan korupsi," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya