Berita

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa/Net

Dunia

Rajapaksa Lantik 17 Menteri Kabinet Baru Sri Lanka, Janji Kembalikan Sri Lanka ke Jalan yang Benar

SENIN, 18 APRIL 2022 | 23:55 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan 17 penunjukan menteri baru, dan kali ini tidak mengangkat keluarganya sendiri dalam kabinet barunya.

Ia kemudian menyatakan penyesalannya atas penanganan terhadap krisis ekonomi yang menghancurkan yang telah menyebabkan protes yang meluas.

Dalam pidatonya di depan kabinet barunya pada Senin (18/4), Rajapaksa mengatakan negara itu seharusnya mencari bantuan dari IMF lebih cepat, seperti yang didesak oleh partai-partai oposisi dan para ahli.


"Saya percaya bahwa kita seharusnya mengikuti program dengan Dana Moneter Internasional lebih awal," ujarnya, dikutip oleh Reuters.

"Hari ini, orang-orang berada di bawah tekanan besar akibat krisis ekonomi ini. Saya sangat menyesali situasi ini," tambahnya.

Pada kabinet baru ini hanya lima anggota kabinet sebelumnya yang dilantik lagi, sementara sebagian besar portofolio lainnya dialokasikan untuk anggota partai yang berkuasa di Sri Lanka, Podujana Peramuna.

Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, akan tetap bertahan meskipun ada tuntutan dari pengunjuk rasa dan oposisi agar mereka mundur.

Di antara mereka yang tidak diangkat kembali dari kabinet sebelumnya adalah dua saudara presiden, Basil dan Chamal, dan putra Perdana Menteri Namal.

Presiden mengatakan dia akan mencari solusi untuk masalah Sri Lanka, termasuk melalui kemungkinan perubahan konstitusi.

"Saya siap untuk memberikan dukungan penuh saya kepada Parlemen setiap saat," ujar Rajapaksa.

Dia juga mengatakan bahwa keputusan tahun lalu untuk melarang semua pupuk kimia, adalah sebuah kesalahan.

"Saya kira keputusan untuk tidak memberikan pupuk kimia kepada petani adalah sebuah kesalahan. Kami telah mengambil langkah untuk menghidupkan kembali praktik itu," tambahnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus ekonomi secara berturut-turut akhirnya melemahkan keuangan publik Sri Lanka. Dan situasinya diperburuk oleh pemotongan pajak dalam yang diberlakukan oleh pemerintahan Rajapaksa setelah ia menjabat pada 2019.

Sektor-sektor utama ekonomi, khususnya pariwisata, kemudian terpukul oleh pandemi Covid-19. Disaat itu, pemerintah menganjurkan agar Sri Lanka untuk mendekati IMF dan meminta bantuan.

Sayang kini seluruh perencanaan yang diajukan telah diabaikkan, istilah yang tepat untuk merangkum keadaan Sri Lanka saat ini adalah ‘nasi sudah menjadi bubur’.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya