Berita

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa/Net

Dunia

Rajapaksa Lantik 17 Menteri Kabinet Baru Sri Lanka, Janji Kembalikan Sri Lanka ke Jalan yang Benar

SENIN, 18 APRIL 2022 | 23:55 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan 17 penunjukan menteri baru, dan kali ini tidak mengangkat keluarganya sendiri dalam kabinet barunya.

Ia kemudian menyatakan penyesalannya atas penanganan terhadap krisis ekonomi yang menghancurkan yang telah menyebabkan protes yang meluas.

Dalam pidatonya di depan kabinet barunya pada Senin (18/4), Rajapaksa mengatakan negara itu seharusnya mencari bantuan dari IMF lebih cepat, seperti yang didesak oleh partai-partai oposisi dan para ahli.

"Saya percaya bahwa kita seharusnya mengikuti program dengan Dana Moneter Internasional lebih awal," ujarnya, dikutip oleh Reuters.

"Hari ini, orang-orang berada di bawah tekanan besar akibat krisis ekonomi ini. Saya sangat menyesali situasi ini," tambahnya.

Pada kabinet baru ini hanya lima anggota kabinet sebelumnya yang dilantik lagi, sementara sebagian besar portofolio lainnya dialokasikan untuk anggota partai yang berkuasa di Sri Lanka, Podujana Peramuna.

Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, akan tetap bertahan meskipun ada tuntutan dari pengunjuk rasa dan oposisi agar mereka mundur.

Di antara mereka yang tidak diangkat kembali dari kabinet sebelumnya adalah dua saudara presiden, Basil dan Chamal, dan putra Perdana Menteri Namal.

Presiden mengatakan dia akan mencari solusi untuk masalah Sri Lanka, termasuk melalui kemungkinan perubahan konstitusi.

"Saya siap untuk memberikan dukungan penuh saya kepada Parlemen setiap saat," ujar Rajapaksa.

Dia juga mengatakan bahwa keputusan tahun lalu untuk melarang semua pupuk kimia, adalah sebuah kesalahan.

"Saya kira keputusan untuk tidak memberikan pupuk kimia kepada petani adalah sebuah kesalahan. Kami telah mengambil langkah untuk menghidupkan kembali praktik itu," tambahnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus ekonomi secara berturut-turut akhirnya melemahkan keuangan publik Sri Lanka. Dan situasinya diperburuk oleh pemotongan pajak dalam yang diberlakukan oleh pemerintahan Rajapaksa setelah ia menjabat pada 2019.

Sektor-sektor utama ekonomi, khususnya pariwisata, kemudian terpukul oleh pandemi Covid-19. Disaat itu, pemerintah menganjurkan agar Sri Lanka untuk mendekati IMF dan meminta bantuan.

Sayang kini seluruh perencanaan yang diajukan telah diabaikkan, istilah yang tepat untuk merangkum keadaan Sri Lanka saat ini adalah ‘nasi sudah menjadi bubur’.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya