Aksi protes minoritas Muslim di India/Net
Pemerintah India membantah adanya intoleransi di antara komunitas beragama di negara tersebut, dan menegaskan setiap orang memiliki kebebasan menjalankan keyakinan mereka masing-masing.
Menteri Urusan Minoritas Mukhtar Abbas Naqvi menyebut kerusuhan di antara umat beragama di India dalam beberapa waktu terakhir tidak lain merupakan upaya mencemarkan nama baik budaya dan komitmen inklusif India.
"Bukan tugas pemerintah untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dimakan atau tidak. Setiap warga negara memiliki kebebasan di negara ini untuk makan makanan pilihan mereka," ujarnya kepada
Economic Times, Minggu (17/4).
Ia juga membantah bahwa pemerintah memberlakukan larangan hijab sebagai tekanan terhadap minoritas Muslim.
“Tidak ada larangan hijab di India. Seseorang bisa memakai hijab di pasar dan tempat lain. Tapi setiap perguruan tinggi atau institusi memiliki aturan berpakaian, disiplin dan sopan santun. Kami harus menerima ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pilih lembaga yang berbeda," kata Naqvi.
Pada Sabtu (16/4), bentrokan antara umat Hindu dan Muslim pecah di New Delhi selama upacara keagamaan. Beberapa orang terluka, termasuk enam polisi.
Insiden tersebut menyusul berbagai kerusuhan skala kecil antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim di beberapa negara bagian di India.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Partai Nasionalis Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi telah mendorong kelompok-kelompok agama garis keras untuk mengambil tindakan demi membela agama Hindu.
Awal bulan ini, sebuah kontroversi meletus ketika muncul larangan siswa Muslim mengenakan jilbab ke sekolah di negara bagian Karnataka selatan.
Partai-partai oposisi India secara terbuka menyuarakan keprihatinan karena India menjadi kurang toleran di bawah rezim Modi.
