Ingin Kurangi Pengaruh China, Joe Biden Bakal Temui Para Pemimpin ASEAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden merencanakan bertemu dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada pertengahan Mei ini. Rencana pertemuan akan membicarakan soal pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan itu.

“KTT itu (yang semula dijadwalkan pada Maret), akan menunjukkan komitmen abadi Amerika Serikat terhadap ASEAN,” ujar Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, seperti dimuat oleh South Morning China Post, Sabtu (16/4).

“Ini adalah prioritas utama bagi Administrasi Biden-Harris, untuk menjadi mitra yang kuat dan dapat diandalkan di Asia Tenggara,” tambah pernyataan Jen.

KTT yang semula ditetapkan pada 28 dan 29 Maret ditunda tanpa mengumumkan tanggal pengganti itu sekarang akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei.

Pertemuan itu ditunda di tengah laporan bahwa para pemimpin beberapa anggota ASEAN memiliki konflik penjadwalan, dan dampak krisis Ukraina terus semakin dalam.

AS telah lama mengatakan bahwa mereka akan memperkuat hubungannya dengan Asia sebagai prioritas kebijakan luar negerinya.

Pada 29 Maret, Biden bertemu di Gedung Putih dengan anggota kunci ASEAN, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Disaat itu ia ingin memastikan bahwa kawasan ASEAN tetap bebas dan terbuka pada sektor ekonomi.

AS melihat upaya meningkatnya kekuatan China untuk mendominasi jalur perdagangan internasional terutama di ASEAN sebagai ancaman bagi agenda Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) milik AS yang diumumkan pada awal April ini.

Dikutip dari South Morning China Post, Persaingan tegang antara AS dengan China telah menjadi salah satu tantangan kebijakan luar negeri terbesar bagi negeri Paman Sam itu.

Anggota ASEAN termasuk Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa dari mereka telah cekcok dengan Beijing.

Namun pernyataan AS pada Sabtu itu tidak menjelaskan apakah para pemimpin Myanmar benar-benar akan hadir. Sebelumnya Administrasi Biden telah menuduh para pemimpin militer negara itu melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya.