Almisbat: Selain Presiden, Masa Jabatan Direksi BUMN Juga Harus Dibatasi

SABTU, 16 APRIL 2022 | 05:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masa jabatan yang perlu dibatasi di Indonesia bukan saja seorang presiden yang boleh menjabat maksimal dua periode. Perlu juga dilakukan pembatasan masa jabatan direksi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Utamanya, pada jabatan strategis seperti direktur utama.

Begitu dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat (Almisbat) Nanang Pujalaksana terkait rencana sejumlah perusahaan plat merah yang akan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

Dikatakan Nanang, kekuasaan itu cenderung panjang, dapat membuat orang terlena dan lupa pada tugas utamanya. Kata dia, dua kali masa jabatan di jajaran direksi dinilai cukup sebagai pembatasan.

"Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa, sekaligus harus membatasi peluang agar orang jahat atau orang buruk tidak dapat berkuasa terlalu lama," ujar Nanang dalam keterangannya, Jumat (15/4).

Dikatakan Nanang, secara regulasi sudah ada aturan yang membatasi masa jabatan direksi BUMN. Yakni tertuang pada Peraturan Pemerintah 45/2005.

Sambungnya, pada Pasal 19 ayat 1 PP 45/2005 menyatakan tegas bahwa jabatan direksi satu periode adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk kesempatan kedua.

Pembatasan masa jabatan tersebut, masih kata Nanang, tidak otomatis membatasi hak atau potensi yang dari seorang yang pernah menjabat, untuk mengaktualisasikan dirinya di tempat lain.

"Terutama bagi mereka yang selama ini dinilai punya kapasitas cukup dan terbukti berhasil menunjukkan kinerjanya yang baik selama menjabat kepemimpinannya," pungkasnya.

Populer

Berita

Politik

Almisbat: Selain Presiden, Masa Jabatan Direksi BUMN Juga Harus Dibatasi

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Bayang-Bayang LDII

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal