Berita

Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Rico Marbun: Banyak Jabatan Diberi ke Luhut Bentuk Tidak Tegasnya Jokowi

JUMAT, 15 APRIL 2022 | 21:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dianggap sebagai satu sikap tidak tegas dari Presiden Joko Widodo.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, terkait penambahan jabatan untuk Luhut yang jumlahnya kini sudah sebanyak 10 jabatan selama Jokowi memerintah.

Rico menjelaskan, Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi.


Sebabnya, dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat, sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2024 lalu.

"Aksi tunda pemilu dan 3 periode terjadi secara gradual, dengan salah satu puncaknya adalah statement Pak Luhut," ujar Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/4).

Menurut Rico, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional, utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan big data yang diolahnya.

"Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi, dengan kenaikan harga-harga, meledaklah itu semua," tuturnya.

Yang lebih disayangkan Rico, setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu 3 periode, Jokowi seolah tak berkutik menindak Luhut.

"Karena justru Pak Luhut kan malah dapat tambahan jabatan baru," demikian Rico.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya