Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Jerman Tetap Akan Mengundang India pada KTT G7

JUMAT, 15 APRIL 2022 | 03:52 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Jerman menepis tuduhan bahwa mereka akan mengecualikan India sebagai negara tamu untuk KTT G7 pada bulan Juni atas hubungan ekonomi yang berkelanjutan dengan Rusia.

Hal ini bertentangan dengan laporan yang mengklaim Berlin sedang memperdebatkan apakah akan mengundang New Delhi atau tidak.

"Ini salah, benar-benar salah," kata sumber pejabat anonim Jerman itu kepada India Times, Kamis (14/4).


Jerman adalah ketua kelompok untuk tahun ini dan mengadakan pertemuan di tengah invasi Rusia ke Ukraina.

Latar belakang spekulasi itu tampaknya berasal dari kabar bahwa India termasuk di antara negara-negara yang abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas invasi Ukraina.

Dikutip dari WION pada Kamis (14/4), menjelang KTT G-7 pada bulan Juni, Perdana Menteri India, Narendra Modi berencana untuk mengunjungi Jerman pada awal Mei untuk konsultasi antar-pemerintah (IGC), yang diadakan setiap dua tahun.

Setelah mengunjungi Jerman, Modi juga berencana mengunjungi Denmark untuk KTT Nordik edisi kedua.

Undangan resmi dari Berlin ke India diharapkan akan dikirim dalam waktu dekat ini. KTT ini akan berlangsung dari 26 hingga 28 Juni di Schloss Elmau di Pegunungan Alpen Bavaria.

Ini adalah keempat kalinya India secara berturut-turut diundang ke KTT G7 sejak 2019. Prancis pada 2019 telah mengundang India untuk "KTT Biarritz" G7 sebagai mitra baiknya.

Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump telah mengundang PM Modi ke KTT penjangkauan G7 di Camp David. KTT itu akan berlangsung pada Juni 2020, namun karena pandemi Covid-19 itu tidak dapat terjadi.

Tahun lalu Inggris telah mengundang India untuk menghadiri KTT G7, tetapi PM Modi tidak dapat melakukan perjalanan karena gelombang kedua Covid-19 melanda di negaranya. PM Modi akhirnya berpartisipasi dalam KTT secara virtual.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya