Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kerap mendapatkan kepercayaan dari Presiden Jokowi/Net

Politik

Ujang Komarudin: Jokowi Harusnya Pecat Luhut dari Kabinet, Bukan Malah Beri Jabatan Baru

KAMIS, 14 APRIL 2022 | 17:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jabatan dan tugas baru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yakni Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai sudah berlebihan.

Pasalnya, di Tanah Air Indonesia Raya ini tidak kekurangan para ahli hingga pakar, bahkan teknisi sekalipun yang dianggap mampu melaju kerja-kerja urusan sumberdaya air nasional.

Apalagi, Luhut berkali-kali mendapatkan keistimewaan dari Presiden Jokowi untuk mengurusi bidang yang terkadang jauh dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya di Kabinet Indonesia Maju.

"Kelihatannya di Indonesia ini tak ada orang pintar, ahli dan hebat lagi, sehingga jabatan Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional diberikan kepadanya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis, (14/4).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Luhut sudah seharusnya direshuffle dari Kabinet Indonesia Maju, karena telah dianggap menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Itu terbukti dengan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diprotes banyak pihak hingga mahasiswa turun ke jalan.

"Begitulah kenyataannya, mestinya Luhut yang harus direshuffle, bukan diberi jabatan baru," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi telah sebelumnya menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kini diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

Penunjukan Luhut itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 53/2022 tentang Dewan SDA.

"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," begitu bunyi Pasal 7 ayat 1 Perpres 53/2022.

Populer

Berita

Politik

Ujang Komarudin: Jokowi Harusnya Pecat Luhut dari Kabinet, Bukan Malah Beri Jabatan Baru

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat