Pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo berhasil melampaui
panjang tol yang berhasil dibangun oleh pemerintahan sebelumnya pada
jangka waktu 40 tahun yang lalu. Hal ini yang membuat Jokowi merasa
bangga.
"Pak Menteri PU, sudah berapa kilometer yang dibangun
dalam tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun, 780
kilometer,"ujar Jokowi dalam acara Penandatanganan Perjanjian oleh INA
Tahun 2022 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat,
Kamis (14/4).
Melesatnya pembangunan jalan tol hingga periode
keduanya sekarang ini, dipaparkan Jokowi, adalah karena berhasil membuat
skema pembiayaan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
"Apa
yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan,
tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan," tuturnya.
Jokowi
menyebutkan, selama ini pemerintah sebelumnya tak begitu baik dalam
pembangunan jalan tol lantara tergantung pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), maupun ketergantungan pada keuangan yang dimiliki
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Atau diserahkan kepada swasta, yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik," katanya.
Oleh
karena itu, mantan Walikota Solo ini menyatakan bahwa pemerintah telah
meluncurkan Indonesia Investment Authority(INA), sebuah alternatif skema
pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Jokowi berharap, melalui skema ini akan muncul
multiplier effect bagi perekonomian Indonesia melalui
kerjasama investasi yang dilakukan oleh INA dengan Hutama Karya dan
Waskita Karya mencakup investasi pada proyek di Jalan Tol Trans-Sumatra
dan Jalan Tol Trans-Jawa.
"Saya senang karena membayangkan yang
namanya Jalan Tol Trans Sumatra dari Lampung sampai ke Aceh, 2.900
kilometer. Kalau hitung-hitung biayanya per kilometer 90-100, 10 miliar
per kilo(meter)nya, kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," demikian
Jokowi.
Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu
Sabtu, 25 April 2026 | 01:54
Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita
Sabtu, 25 April 2026 | 01:31
Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal
Sabtu, 25 April 2026 | 01:08
Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak
Sabtu, 25 April 2026 | 00:51
Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri
Sabtu, 25 April 2026 | 00:30
Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen
Sabtu, 25 April 2026 | 00:09
Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis
Jumat, 24 April 2026 | 23:58
Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara
Jumat, 24 April 2026 | 23:33
Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat
Jumat, 24 April 2026 | 23:09
KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso
Jumat, 24 April 2026 | 22:48
Selengkapnya