Luhut Harus Jelaskan Soal Big Data, Kalau Tidak Sama Saja dengan Penyebar Hoax

Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menanyakan dan meminta langsung Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan klaim big data soal mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 Ditunda, diapresiasi sejumlah pihak.

"Saya apresiasi apa yang disampaikan teman-teman BEM UI kepada Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Bahwa penyampaian aspirasi tersebut dalam bentuk demonstrasi, hal itu hanya teknis dalam proses penyampaian pendapat. Namun, substansinya sangat mengena," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut Syahrial, mahasiswa UI telah menyampaikan pesan tajam bahwa sebagai pejabat publik, dalam hal ini Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan agar tidak asal bicara dan mengklaim adanya keinginan masyarakat menunda Pemilu 2024.

"Harus dibuktikan. Pertanggung jawaban Pak Luhut sebagai pejabat publik harus jelas. Big data yang jadi dasar keinginan menunda pemilu, harus dibuktikan secara ilmiah," tuturnya. 

Sebab, kata Syahrial, jika Luhut tidak mau atau tidak berani menjelaskan kepada publik soal klaim big data maka sama saja Luhut hanya bisa membuat kegaduhan yang tidak perlu di republik ini. Seharusnya, Luhut yang notabene menteri paling dekat dengan Presiden Jokowi, tentu saja cara bicara Luhut harusnya terukur.

"Kalau tidak terukur, apa bedanya omongan Menko dengan obrolan warung kopi? Apa bedanya dengan penyebar hoax?” cetus Politkus Demokrat ini.

"Atau sebaliknya, jika memang big data itu ternyata salah atau ada kekhilafan, ya akui saja. Supaya polemik soal big data segera selesai. Saya kira, teman-teman mahasiswa punya kesantunanlah untuk menerima kealfaan dari orang tua," pungkasnya.

Sejumlah mahasiswa UI melakukan demo saat Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kuliah umum di kampus mereka, Selasa (12/4). Saat ditanya mahasiswa soal big data yang diklaim menjadi bukti keinginan masyarakat untuk menunda Pemilu 2024, Luhut enggan membeberkannya.