Berita

anggota panitia kerja (panja) pengawasan vaksin komisi IX DPR-RI, Kurniasih Mufidayati fraksi PKS,Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

PKS Anggap Pemerintah Hanya Basa-basi Sediakan Vaksin Halal

RABU, 13 APRIL 2022 | 14:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah membuat kebijakan konkret dalam menyediakan vaksin halal di program vaksinasi booster.

Demikian permintaan anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/4).

“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,”  kata Kurniasih.


Dia menilai, selama ini pemerintah terkesan hanya basa-basi saja dan sebatas menjawab keinginan masyarakat secara normatif.

“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay heran terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.

Padahal menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadhan. “Padahal sudah di bulan ramadhan ini, MUI juga sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini nggak dijawab,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah segera menjawab ketersediaan vaksin halal saat ini.

“Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” mintanya saat rapat kerja Panja Pengawasan Vaksin di DPR, Selasa (12/4).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya