Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Jika Tidak Ungkap Big Data, Luhut Bisa Dianggap Sebar Hoax

RABU, 13 APRIL 2022 | 11:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berpotensi terjerat hukum jika tidak membuka big data soal penundaan pemilu. Di mana simpulan data itu sempat dia umbar ke publik untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk membuka big data soal tunda pemilu.

Apalagi, publik juga turut menunggu big data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah.

"Karena Luhut pejabat publik, maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik. Luhut jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik, maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoax.

Menurutnya, kasus ini seperti yang menimpa aktivis Ratna Sarumpaet. Ibunda artis cantik Atiqah Hasiholan itu dihukum dua tahun penjara karena kasus menyebarkan informasi bohong tentang kondisi wajahnya.

"Penyebar hoax harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpaet. Akibat itu Ratna yang belum lama ini meluncurkan buku 'Aku Bukan Politisi', dihukum 2 tahun," kata Muslim.

Hukum menurut Muslim, harus ditegakkan termasuk kepada Luhut. Polisi pun harus bertindak tanpa menunggu laporan karena sudah terjadi kegaduhan di berbagai daerah.

"Karena Ratna Sarumpaet juga dulu tidak dilaporkan dulu, langsung diproses dan ditahan. Penyebaran berita hoax itu pelanggaran UU ITE 11/2008," pungkas Muslim.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Tenteng Berkas ke KPK, Bekas Sesmenpora Klaim Formula E Dapat Rekomendasi Menpora Era Imam Nahrawi

Kamis, 16 Juni 2022 | 10:23

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

PDIP Ogah Koalisi, Andi Arief: Kalau Khawatir Kalah, maka yang Dilakukan adalah Kesombongan

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:36

Sri Lanka Kehabisan BBM, Menteri Energi: Saya Mohon Maaf

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:25

Glembuk Jokowi Vs Emak Banteng

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:57

Lawat Ukraina dan Rusia, Jokowi Serahkan Pemerintahan ke Maruf Amin

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:56

Bulan Depan Anies Gelar Grand Launching JIS

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:44

Berangkat Pagi Ini, Jokowi Hadiri KTT G7 Sebelum ke Ukraina dan Rusia

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:26

Tanggapan Santai Sekjen PKS soal Penolakan PDIP Jalin Koalisi

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:23

Berbulan-bulan Mandek, Iran dan AS Segera Lanjutkan Pembicaraan Kesepakatan Nuklir

Minggu, 26 Juni 2022 | 09:56

Perseteruan Cak Imin dan Yenny Wahid Terus Terjadi Selama Pengambilalihan PKB Masih Misteri

Minggu, 26 Juni 2022 | 09:56

Zulhas Bandingkan Harga Beras Singapura, Don Adam Singgung Pendapatan Perkapita yang Jomplang

Minggu, 26 Juni 2022 | 09:47

Selengkapnya