Gubernur Bank Sentral, P. Nandalal Weerasinghe/Net
Krisis ekonomi parah yang dihadapi Sri Lanka membuat negara tersebut semakin kesulitan untuk membayar utang. Bahkan otoritas mengatakan telah menunda pembayaran utang demi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Bank Sentral Sri Lanka pada Selasa (12/4) mengungkap, saat ini cadangan devisa negara telah merosot lebih dari dua pertiga selama dua tahun terakhir.
Itu terjadi lantaran pemotongan pajak hingga dampak pandemi Covid-19 yang sangat merugikan pariwisata. Sementara itu, utang terus menumpuk.
Gubernur Bank Sentral, P. Nandalal Weerasinghe mengatakan, tidak mungkin bagi Sri Lanka saat ini membayar utang. Sehingga lebih baik dana yang ada digunakan untuk bertahan hidup.
"Sudah sampai pada titik bahwa melakukan pembayaran utang itu menantang dan tidak mungkin... Kita perlu fokus pada impor penting dan tidak perlu khawatir tentang pembayaran utang luar negeri," jelasnya, seperti dikutip
Reuters.
Weerasinghe mengatakan penangguhan pembayaran akan dilakukan sampai Sri Lanka mencapai kesepakatan dengan kreditur, dan menunggu dukungan program pinjaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Ini adalah default. Ini tidak bisa dihindari. Ini positif bagi perekonomian karena kami menggunakan sumber daya valuta asing yang langka untuk membayar utang kami ketika kami tidak mampu," kata kepala eksekutif J.B Securities, Murtaza Jafferjee.
Sri Lanka memiliki pembayaran utang luar negeri sekitar 4 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini, termasuk obligasi negara internasional 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada bulan Juli.
Krisis ekonomi di Sri Lanka telah memicu aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa, dengan warga mengeluhkan kelangkaan bahan bakar, listrik, makanan, hingga obat-obatan.
