Hanya Buang Energi, Jakper Minta Diskursus Penundaan Pemilu dan Jabatan Presiden Tiga Periode Disudahi

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya sudah berakhir setelah Presiden Joko Widodo menyatakan sikap bahwa pemilu digelar 14 Februari sesuai kesepakatan DPR RI, pemerintah dan pihak terkait sebagai penyelenggara.

Jurubicara Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) Ahmad Rouf Qusyairi mengatakan, patut disayangkan hingga kini masih saja ada orang yang memainkan wacana tersebut.

Bahkan, Rouf menyebut ada penumpang gelap yang ingin mencari untung dengan terus memanaskan wacana itu. Termasuk juga, melalui aksi unjuk rasa yang baru-baru ini dilakukan elemen mahasiswa.

"Aksi-aksi demontrasi menolak penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode sangat rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu, sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024," ujar Rouf dalam keterangannya.

Dikatakan Rouf, narasi politik yang bangun oleh kelompok yang menolak wacana dan isu penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode cenderung mengandung unsur kebohongan karena tidak mencerminkan realitas yang sebenranya.

"Di mana pemerintah sudah tegas menetapkan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada di bulan September 2024," katanya.

Dia pun meminta kepada semua kalangan agar menghentikan wacana dan diskursus tentang penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode.

"Karena hal tersebut sudah tidak faktual dan aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.