Berita

Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper)/Net

Politik

Hanya Buang Energi, Jakper Minta Diskursus Penundaan Pemilu dan Jabatan Presiden Tiga Periode Disudahi

RABU, 13 APRIL 2022 | 05:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya sudah berakhir setelah Presiden Joko Widodo menyatakan sikap bahwa pemilu digelar 14 Februari sesuai kesepakatan DPR RI, pemerintah dan pihak terkait sebagai penyelenggara.

Jurubicara Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) Ahmad Rouf Qusyairi mengatakan, patut disayangkan hingga kini masih saja ada orang yang memainkan wacana tersebut.

Bahkan, Rouf menyebut ada penumpang gelap yang ingin mencari untung dengan terus memanaskan wacana itu. Termasuk juga, melalui aksi unjuk rasa yang baru-baru ini dilakukan elemen mahasiswa.


"Aksi-aksi demontrasi menolak penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode sangat rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu, sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024," ujar Rouf dalam keterangannya.

Dikatakan Rouf, narasi politik yang bangun oleh kelompok yang menolak wacana dan isu penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode cenderung mengandung unsur kebohongan karena tidak mencerminkan realitas yang sebenranya.

"Di mana pemerintah sudah tegas menetapkan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada di bulan September 2024," katanya.

Dia pun meminta kepada semua kalangan agar menghentikan wacana dan diskursus tentang penundaan pemilu atau jabatan presiden tiga periode.

"Karena hal tersebut sudah tidak faktual dan aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya