Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN dan Perdagangan, Andre Rosiade/Net
Beleid Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 32/2019 dan Permenperin 35/2019 yang meniadakan peraturan teknis dalam rekomendasi impor, diduga kuat jadi penyebab volume impor baja tahun 2021 mengalami kenaikan tajam.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN dan Perdagangan, Andre Rosiade mengurai bahwa Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan impor baja sebesar 23 persen di tahun 2021. Dari semula 3,9 juta ton pada 2020, menjadi 4,8 juta ton di tahun 2021.
Dia menduga penyebab lonjakan impor itu berpangkal dari dua peraturan dari Menteri Perindustrian.
“Dalam Permenperin 35, salah satu poin krusial adalah soal hilangnya Standar Nasional Indonesia (SNI) produk impor. Padahal kita tahu bahwa implementasi SNI wajib dilakukan dari hulu ke hilir," tegas Andre kepada wartawan, Selasa (12/4).
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat itu dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Krakatau Steel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).
Baginya, industri baja nasional sebagai
mother of industry wajib diperkuat dengan menekan laju impor yang selama berapa tahun belakangan dilakukan secara brutal. Untuk itu, Andre mendesak Komisi VI untuk bisa mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menyelesaikan semrawut impor baja.
“Terutama, terkait dengan Permenperin 32 dan 35 Tahun 2019 dan soal bea masuk anti dumping,†sambungnya.
Sedangkan untuk Krakatau Steel, Andre menyoroti proyek blast furnace yang diinisiasi sejak 2008, namun kini mangkrak. Andre menyayangkan proyek yang telah menghabiskan investasi sebesar 850 juta dolar AS atau sekitar Rp12 triliun ini harus jalan di tempat.
“Saya pikir Krakatau Steel harus segera mencari solusi agar proyek ini bisa berjalan kembali,†pesannya.
