Berita

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Yoon Suk-yeol Tunjuk Anggota Partainya Jadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel

SENIN, 11 APRIL 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah menunjuk Choo Kyung-ho menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel di kabinet mendatang.

Dikatakan oleh Yoon, Choo ditujukan untuk mengatasi lonjakan inflasi, utang rumah tangga dan permintaan rakyat untuk kesejahteraan Korsel.

Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei, mengumumkan delapan nominasi menteri kabinet, termasuk pertahanan, industri, kesehatan, dan pertanahan.


Sebagai Wakil Perdana Menteri, Choo akan merangkap sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi kebijakan ekonomi, menggantikan Hong Nam-ki.

Choo adalah anggota parlemen masa jabatan kedua di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif milik Yoon. Ia menjabat 33 tahun dalam peran Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan, dan Wakil Ketua Komisi Jasa Keuangan.

Pencalonannya datang ketika negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu menghadapi tantangan untuk memadamkan inflasi yang tinggi selama satu dekade.

Berdiri dengan Choo, Yoon mengatakan dia akan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar lembaga dan dengan parlemen.

"Situasi ekonomi saat ini sangat serius, dan keadaan internal dan eksternal sulit," ujar Choo pada konferensi pers pada Minggu (10/4), dikutip dari Reuters.

"Prioritas utama pemerintah baru adalah menstabilkan harga dan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Ekonomi Korsel pada tahun lalu tumbuh 4 persen, tertinggi dalam 11 tahun. Tetapi pada 2022 ini pertumbuhan diperkirakan akan melambat dan inflasi berada pada level tertinggi satu dekade sebesar 4,1 persen akibat pasokan global yang tidak stabil dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Sebagai anggota komite transisi presiden, Choo telah bekerja untuk menyusun rencana anggaran tambahan untuk mendukung UMKM dan wiraswasta yang terkena dampak Covid-19.

Choo mengatakan bahwa dia berencana untuk melonggarkan kebijakan real estate dari pemerintah yang akan keluar, termasuk pelonggaran pajak capital gain dan retribusi kepemilikan properti.

Dia tidak merinci seberapa besarnya anggaran tambahan yang direncanakan tetapi mengatakan jumlah tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas makroekonomi dan pasar saat ini.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog Junta dan Kelompok Etnis Myanmar

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:07

Status Tersangka Febrie Adriansyah Sempat Diralat, Yusril Harap Kejagung On The Track

Kamis, 16 Juli 2026 | 14:05

Kemlu Pastikan Penutupan Bandara di Arab Saudi Tak Berdampak pada Jemaah Umrah Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:51

Prabowo Resmikan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dari Istana

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:47

Kemlu Ungkap Kondisi Terkini WNI Usai AS Kembali Menyerang Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:45

Pemerintah Siapkan Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Pengusaha

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:43

Menko PM Dorong USG Jadi Pusat Lahirnya SDM Unggul Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Imparsial Desak Perpres Nomor 66/2025 Dicabut

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:23

Mendagri Pilih Bungkam soal Fenomena Sekolah Sepi Murid

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:22

Lionel Messi Bawa Argentina ke Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 13:14

Selengkapnya