Berita

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Yoon Suk-yeol Tunjuk Anggota Partainya Jadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel

SENIN, 11 APRIL 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah menunjuk Choo Kyung-ho menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel di kabinet mendatang.

Dikatakan oleh Yoon, Choo ditujukan untuk mengatasi lonjakan inflasi, utang rumah tangga dan permintaan rakyat untuk kesejahteraan Korsel.

Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei, mengumumkan delapan nominasi menteri kabinet, termasuk pertahanan, industri, kesehatan, dan pertanahan.


Sebagai Wakil Perdana Menteri, Choo akan merangkap sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi kebijakan ekonomi, menggantikan Hong Nam-ki.

Choo adalah anggota parlemen masa jabatan kedua di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif milik Yoon. Ia menjabat 33 tahun dalam peran Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan, dan Wakil Ketua Komisi Jasa Keuangan.

Pencalonannya datang ketika negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu menghadapi tantangan untuk memadamkan inflasi yang tinggi selama satu dekade.

Berdiri dengan Choo, Yoon mengatakan dia akan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar lembaga dan dengan parlemen.

"Situasi ekonomi saat ini sangat serius, dan keadaan internal dan eksternal sulit," ujar Choo pada konferensi pers pada Minggu (10/4), dikutip dari Reuters.

"Prioritas utama pemerintah baru adalah menstabilkan harga dan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Ekonomi Korsel pada tahun lalu tumbuh 4 persen, tertinggi dalam 11 tahun. Tetapi pada 2022 ini pertumbuhan diperkirakan akan melambat dan inflasi berada pada level tertinggi satu dekade sebesar 4,1 persen akibat pasokan global yang tidak stabil dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Sebagai anggota komite transisi presiden, Choo telah bekerja untuk menyusun rencana anggaran tambahan untuk mendukung UMKM dan wiraswasta yang terkena dampak Covid-19.

Choo mengatakan bahwa dia berencana untuk melonggarkan kebijakan real estate dari pemerintah yang akan keluar, termasuk pelonggaran pajak capital gain dan retribusi kepemilikan properti.

Dia tidak merinci seberapa besarnya anggaran tambahan yang direncanakan tetapi mengatakan jumlah tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas makroekonomi dan pasar saat ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Arah Pergerakan Ekonomi Nasional dalam Papan Catur Oligarki

Minggu, 06 September 2026 | 05:51

Breaking News: Bandara Soeta Ditutup!

Minggu, 06 September 2026 | 05:16

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terdeteksi Hingga Sumbar

Minggu, 06 September 2026 | 04:52

Menerima Dubes AS untuk ASEAN

Minggu, 06 September 2026 | 04:22

KKP Gelar Inspeksi Kapal Perikanan Demi Lindungi ABK Sesuai Konvensi ILO 188

Minggu, 06 September 2026 | 03:53

Ketika Rasa Sakit Direduksi Angka

Minggu, 06 September 2026 | 03:23

TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset dan Memenuhi Prinsip Value Creation

Minggu, 06 September 2026 | 02:50

Jangan Ulangi Kesalahan Revolusi Biru

Minggu, 06 September 2026 | 02:21

Tidak Cukup Hanya Pakai Masker, Ini Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 06 September 2026 | 01:59

Photex Navy Force SGS 2026 Tampilkan Formasi Laut di Perairan Banten

Minggu, 06 September 2026 | 01:46

Selengkapnya