Berita

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Yoon Suk-yeol Tunjuk Anggota Partainya Jadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel

SENIN, 11 APRIL 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah menunjuk Choo Kyung-ho menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel di kabinet mendatang.

Dikatakan oleh Yoon, Choo ditujukan untuk mengatasi lonjakan inflasi, utang rumah tangga dan permintaan rakyat untuk kesejahteraan Korsel.

Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei, mengumumkan delapan nominasi menteri kabinet, termasuk pertahanan, industri, kesehatan, dan pertanahan.


Sebagai Wakil Perdana Menteri, Choo akan merangkap sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi kebijakan ekonomi, menggantikan Hong Nam-ki.

Choo adalah anggota parlemen masa jabatan kedua di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif milik Yoon. Ia menjabat 33 tahun dalam peran Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan, dan Wakil Ketua Komisi Jasa Keuangan.

Pencalonannya datang ketika negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu menghadapi tantangan untuk memadamkan inflasi yang tinggi selama satu dekade.

Berdiri dengan Choo, Yoon mengatakan dia akan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar lembaga dan dengan parlemen.

"Situasi ekonomi saat ini sangat serius, dan keadaan internal dan eksternal sulit," ujar Choo pada konferensi pers pada Minggu (10/4), dikutip dari Reuters.

"Prioritas utama pemerintah baru adalah menstabilkan harga dan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Ekonomi Korsel pada tahun lalu tumbuh 4 persen, tertinggi dalam 11 tahun. Tetapi pada 2022 ini pertumbuhan diperkirakan akan melambat dan inflasi berada pada level tertinggi satu dekade sebesar 4,1 persen akibat pasokan global yang tidak stabil dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Sebagai anggota komite transisi presiden, Choo telah bekerja untuk menyusun rencana anggaran tambahan untuk mendukung UMKM dan wiraswasta yang terkena dampak Covid-19.

Choo mengatakan bahwa dia berencana untuk melonggarkan kebijakan real estate dari pemerintah yang akan keluar, termasuk pelonggaran pajak capital gain dan retribusi kepemilikan properti.

Dia tidak merinci seberapa besarnya anggaran tambahan yang direncanakan tetapi mengatakan jumlah tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas makroekonomi dan pasar saat ini.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya