Berita

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Yoon Suk-yeol Tunjuk Anggota Partainya Jadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel

SENIN, 11 APRIL 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah menunjuk Choo Kyung-ho menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel di kabinet mendatang.

Dikatakan oleh Yoon, Choo ditujukan untuk mengatasi lonjakan inflasi, utang rumah tangga dan permintaan rakyat untuk kesejahteraan Korsel.

Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei, mengumumkan delapan nominasi menteri kabinet, termasuk pertahanan, industri, kesehatan, dan pertanahan.


Sebagai Wakil Perdana Menteri, Choo akan merangkap sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi kebijakan ekonomi, menggantikan Hong Nam-ki.

Choo adalah anggota parlemen masa jabatan kedua di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif milik Yoon. Ia menjabat 33 tahun dalam peran Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan, dan Wakil Ketua Komisi Jasa Keuangan.

Pencalonannya datang ketika negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu menghadapi tantangan untuk memadamkan inflasi yang tinggi selama satu dekade.

Berdiri dengan Choo, Yoon mengatakan dia akan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar lembaga dan dengan parlemen.

"Situasi ekonomi saat ini sangat serius, dan keadaan internal dan eksternal sulit," ujar Choo pada konferensi pers pada Minggu (10/4), dikutip dari Reuters.

"Prioritas utama pemerintah baru adalah menstabilkan harga dan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Ekonomi Korsel pada tahun lalu tumbuh 4 persen, tertinggi dalam 11 tahun. Tetapi pada 2022 ini pertumbuhan diperkirakan akan melambat dan inflasi berada pada level tertinggi satu dekade sebesar 4,1 persen akibat pasokan global yang tidak stabil dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Sebagai anggota komite transisi presiden, Choo telah bekerja untuk menyusun rencana anggaran tambahan untuk mendukung UMKM dan wiraswasta yang terkena dampak Covid-19.

Choo mengatakan bahwa dia berencana untuk melonggarkan kebijakan real estate dari pemerintah yang akan keluar, termasuk pelonggaran pajak capital gain dan retribusi kepemilikan properti.

Dia tidak merinci seberapa besarnya anggaran tambahan yang direncanakan tetapi mengatakan jumlah tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas makroekonomi dan pasar saat ini.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya