Berita

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Yoon Suk-yeol Tunjuk Anggota Partainya Jadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel

SENIN, 11 APRIL 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol telah menunjuk Choo Kyung-ho menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Korsel di kabinet mendatang.

Dikatakan oleh Yoon, Choo ditujukan untuk mengatasi lonjakan inflasi, utang rumah tangga dan permintaan rakyat untuk kesejahteraan Korsel.

Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei, mengumumkan delapan nominasi menteri kabinet, termasuk pertahanan, industri, kesehatan, dan pertanahan.


Sebagai Wakil Perdana Menteri, Choo akan merangkap sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi kebijakan ekonomi, menggantikan Hong Nam-ki.

Choo adalah anggota parlemen masa jabatan kedua di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif milik Yoon. Ia menjabat 33 tahun dalam peran Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan, dan Wakil Ketua Komisi Jasa Keuangan.

Pencalonannya datang ketika negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu menghadapi tantangan untuk memadamkan inflasi yang tinggi selama satu dekade.

Berdiri dengan Choo, Yoon mengatakan dia akan memfasilitasi koordinasi kebijakan antar lembaga dan dengan parlemen.

"Situasi ekonomi saat ini sangat serius, dan keadaan internal dan eksternal sulit," ujar Choo pada konferensi pers pada Minggu (10/4), dikutip dari Reuters.

"Prioritas utama pemerintah baru adalah menstabilkan harga dan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Ekonomi Korsel pada tahun lalu tumbuh 4 persen, tertinggi dalam 11 tahun. Tetapi pada 2022 ini pertumbuhan diperkirakan akan melambat dan inflasi berada pada level tertinggi satu dekade sebesar 4,1 persen akibat pasokan global yang tidak stabil dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Sebagai anggota komite transisi presiden, Choo telah bekerja untuk menyusun rencana anggaran tambahan untuk mendukung UMKM dan wiraswasta yang terkena dampak Covid-19.

Choo mengatakan bahwa dia berencana untuk melonggarkan kebijakan real estate dari pemerintah yang akan keluar, termasuk pelonggaran pajak capital gain dan retribusi kepemilikan properti.

Dia tidak merinci seberapa besarnya anggaran tambahan yang direncanakan tetapi mengatakan jumlah tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas makroekonomi dan pasar saat ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya