Berita

Ketua Dewan Komisioner OJK 2022-2027, Mahendra Siregar/Net

Politik

Mahendra Siregar Jadi Ketua OJK 2022-2027, Hergun: Gerindra Beri Figur Terbaik

MINGGU, 10 APRIL 2022 | 00:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Terpilihnya Mahendra Siregar terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI periode 2022-2027 setelah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI, disambut baik sejumlah pihak.

Bahkan, keterpilihan Mahendra, yang berdasarkan rapat pimpinan dan 9 Kelompok Fraksi disepakati pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat itu, banjir ucapan selamat.

Selain nama Mahendra, diputuskan juga anggota dewan komisioner lainnya. Yaitu Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara; ADK bidang Perbankan, Dian Ediana; Bidang Pasar Modal, Inarno Djajadi; Bidang IKNB, Ogi Prastomiyono; Bidang EPK, Friderica Wiyasari Dewi; dan Bidang Audit, Sophia Issabella Watimena.


Adalah anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan yang turut mengucapkan selamat kepada Mahendra Siregar dan anggota Dewan Komisioner OJK terpilih.

Politikus Gerindra itu mengatakan, fraksi Partai Gerindra telah bekerja sebaik mungin untuk menghadirkan figur yang tepat dan mampu untuk menjabat sebagai Ketua OJK.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Fraksi Partai Gerindra akan memilih figur terbaik dari yang terbaik. Bahwa anggota OJK harus yang cerdas, berintegritas, mampu bekerja secara profesional dan memiliki kapabilitas, juga kredibilitas,” kata Hergun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/4).

Sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di DPR RI, Hergun mengingatkan kembali beberapa pekerjaan rumah penting yang harus diselesaikan oleh Mahendra nantinya. Terutama karena saat ini OJK tengah menjadi sorotan publik.

Berdasarkan catatan per November 2021, ada 595.521 aduan yang diterima OJK. Angka tersebut melonjak 2.200 persen jika dibandingkan pada 2017 yang hanya 25.742 aduan.

Hergun juga mengingatkan kembali bahwa tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

OJK juga harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Berbagai persoalan di sektor jasa keuangan itu kami ajukan kepada para calon Dewan Komisioner OJK. Tujuannya agar kami tahu bagaimana strategi mereka mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” kata Ketua DPP Partai Gerindra.

Beberapa masalah yang harus dihadapi Mahendra cs adalah tingginya bunga kredit perbankan, kecenderungan penurunan kredit perbankan sejak 2018, melonjaknya angka pengaduan masyarakat terutama terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan produk asuransi unit link, serta pelanggaran di pasar modal yang melibatkan emiten, manajer investasi hingga pelaku industrinya.

“Selamat dan sukses, semoga amanah untuk Bapak Mahendra Siregar serta para anggota Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2022 hingga 2027,” tandasnya.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Komisioner OJK dilaksanakan selama dua hari, yakni 6 hingga 7 April. Dari 14 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, Komisi XI DPR RI akhirnya memilih tujuh orang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya