Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri/Net
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menulis catatan ringan, memasuki pekan kedua bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah ini.
Catatan yang ia beri judul “Esensi serta Hikmah Ramadhan untuk Menggapai Ketaqwaan Umat Agar Mampu Mengontrol Hawa Nafsu Khususnya Ketamakan, Sisi Kelam Pemicu Korupsi†itu, diunggah di akun Twitternya @firlibahuri, Jumat malam (8/4).
Dalam catatannya itu, Firli mengingatkan bahwa bulan Ramadhan merupakan Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan yang sangat syarat dengan nilai-nilai kehidupan serta tauladan baik.
“Sehingga kita seyogyanya menjadikan Ramadhan sebagai momentum untuk mendidik jiwa, serta meneguhkan integritas dalam perang melawan hawa nafsu di fananya dunia ini,†kata Firli.
Firli menyayangkan, masih adanya oknum penyelenggara negara, pejabat, kepala daerah, politisi, dan oknum penegak hukum di Indonesia yang memiliki pendidikan ilmu pengetahuan dan agama, namun tak sepenuhnya menjiwai nilai esoteris dari hikmah puasa Ramadhan yang tidak lain adalah ketaqwaan.
“Sungguh ironis, di satu sisi mereka termasuk kaum terpelajar, memiliki akses pengetahuan yang memadai dan mengerti ajaran agama, namun sangat minim bahkan tidak memiliki integritas yang luhur, jauh dari kata berbudi karena gemar mengais harta dengan cara batil, yakni korupsi,†sesal Firli.
Padahal seyogyanya, kata Firli, mereka adalah teladan. Namun karena defisit akhlak, moral dan etika telah menggiring mereka ke dalam barisan kelam, barisan para koruptor.
Firli mengingatkan bahwa keterlibatan kaum terpelajar dalam kubangan korupsi bukan isapan jempol belaka. Memang nyata dan benar adanya.
“Lihat saja para koruptor yang dicokok KPK, dan penegak hukum lainnya, sebagian besar dari mereka menyandang gelar sarjana, S1, S2, S3 bahkan profesor. Rupanya gelar akademik tidak menjamin. Ada apa sebenarnya?†kata Firli bertanya.
Melihat hal ini, kata Firli, KPK memandang perlu ikut memberi usul atas desain pendidikan di republik ini agar tetap memiliki integritas yang berakhlakul karimah, yakni dengan mengajarkan idealisme yang sarat dengan nilai-nilai antikorupsi.
Lebih lanjut Firli menyampaikan, pola pendidikan yang saat ini lebih banyak mengandalkan porsi pengajaran dan pembelajaran yang bermuara pada peningkatan akal, jasmani, serta keterampilan, dan itu tidak salah.
“Namun pola pendidikan tersebut seyogyanya dapat ditambahkan unsur dan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, mulai dari usia anak Kelompok Bermain (KB) hingga mahasiswa dan berlanjut sampai mereka bekerja, untuk membentuk sekaligus menjaga karakter anak bangsa antikorupsi,†tekan Firli.
Pendidikan itu, menurut Firli dalam jangka panjang bertujuan tidak saja mencerdaskan tapi juga untuk membentuk karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa antikorupsi.
