Berita

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu (kanan)/Net

Politik

Sikapi Kabar Demo Besar 11 April, Adian Napitupulu: Yang Bicara Penundaan Pemilu Bukan Jokowi Kenapa Didemo?

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 22:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu merasa heran dengan adanya rencana sebagian Mahasiswa yang dikabarkan bakal demo besar-besaran ke Istana Negara pada 11 April 2022 mendatang.

Bagaimana tidak, isu besar yang ramai diperbincangkan itu menyoal perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang itu justru bukan berasal dari keinginan Jokowi sendiri. Melainkan, pernyataan beberapa Menteri dan Ketua Umum Partai Politik.

"Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden, tapi sekali lagi kenapa yang didemo Jokowi bukan tiga partai itu?" ujar Adian dalam keterangannya yang diterima redaksi beberapa saat lalu, Jumat (8/4).


"Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survei dan salah satu kader Partai, tapi kenapa yang didemo Jokowi bukan lembaga Survei atau Kantor partai?" sambungnya.

Lagipula, kata Adian, yang memiliki kewenangan untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan Presiden atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 periode, kewenangannya ada di Parlemen, Senayan, bukan di Istana Negara.

"Tapi kenapa yang didemo justru Istana bukan Senayan?" tanya Adian.

Selain itu, masih kata Adian, yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka ke Jokowi. Sebab, Jokowi sudah berkali-kali menegaskan hal ini. Ia akan tunduk pada konstitusi.

Bahkan teranyar, Jokowi memerintahkan kepada para menterinya agar tidak lagi bicara tentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Tapi aneh kenapa yang didemo justeru Jokowi? Membingungkan ya?" kata pentolan Aktivis '98 ini.

Menurut Adian, pertanyaan kenapa yang didemo adalah Jokowi sudah pasti akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi.

Adian menengarai, mereka menduga semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi.

"Para insan Terpelajar dan Intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang dikatakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang disampaikan," tegas Politkus PDIP ini.

Adian menambahkan, wacana perpanjangan maupun tiga periode jabatan presiden membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi.

Karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur, maka sebagian Mahasiswa konon berencana demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April 2024 nanti.

Politisi PDIP itu mempertanyakan kemana para menteri dan ketua partai yang menyuarakan penambahan masa jabatan saat situasi akan ada demo seperti saat ini.  

"Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata "Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana!" pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya