Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Kritikan Pedas untuk Rezim Jokowi, Utang Terus Bertambah tapi Tidak Berikan Kesejahteraan Rakyat

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 19:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Utang yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo dianggap tidak memberikan kegunaan secara signifikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebab, disaat utang terus bertambah, akan tetapi rakyat masih terus diperas dengan kenaikan harga kebutuhan pokok hingga pajak.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi utang pemerintah Indonesia yang hingga saat ini sudah tembus mencapai Rp 7 ribu triliun lebih.

"Kalau dilihat dari kegunaan utang di era Jokowi, tidak memberikan kegunaan secara signifikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).


Karena kata Muslim, utang lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dan proyek-proyek yang kebanyakan dianggap terbengkalai dan mangkrak.

"Lalu dari mana pengembalian utang itu kalau proyeknya mangkrak dan secara ekonomis merugi?" kata Muslim.

Muslim pun membeberkan beberapa proyek yang hingga saat ini tak kunjung selesai ataupun mangkrak. Yaitu, Bandara Kertajati dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Dua proyek itu saja sudah mencapai ratusan triliun. Sekarang mangkrak, bagaimana dari kedua proyek itu bisa berproduksi untuk mengembalikan utang dari dana yang terpakai?" terang Muslim.

Muslim menganggap, utang yang digenjot oleh pemerintah dapat dikatakan utang yang tidak berguna, akan tetapi malah menjadi beban negara.

"Begitu juga pajak dinaikkan, tapi subsidi dicabut. Seperti pada minyak goreng, juga yang lainnya. Kenaikkan pajak tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menggenjot pajak, jika ekonomi tidak tumbuh, pajak mau di bayar dari mana?" pungkas Muslim.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Wisatawan Banjiri Kepulauan Seribu saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Meruya, 75 Petugas Pemadam Diterjunkan

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:00

10 Desa di NTT Terdampak Banjir

Senin, 23 Maret 2026 | 23:27

KPK Bawa Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri

Senin, 23 Maret 2026 | 23:05

Pengunjung Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan di Taman Bendera Pusaka

Senin, 23 Maret 2026 | 23:01

Yaqut Cholil Kembali ke Rutan KPK

Senin, 23 Maret 2026 | 22:48

Kim Jong Un Terpilih Lagi jadi Presiden Korut

Senin, 23 Maret 2026 | 21:45

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

Senin, 23 Maret 2026 | 21:17

Arus Balik H+2 Lebaran Mulai Terlihat di Terminal Rajabasa

Senin, 23 Maret 2026 | 20:24

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Senin, 23 Maret 2026 | 19:55

Selengkapnya