Berita

Asisten Wakil Menteri Perdagangan AS untuk Pasar Global Asia, Pamela Phan/Net

Dunia

Konsep IPEF AS di Indo-Pasifik, Fokus Energi Bersih dan Proyek Infrastruktur

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Pemerintahan Amerika Serikat memperbarui upaya dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memajukan strategi Indo-Pasifik baru yang disebut dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), di tengah kritik bahwa rencana tersebut tidak hanya berfokus pada perdagangan.

Asisten Wakil Menteri Perdagangan AS untuk Pasar Global Asia, Pamela Phan membahas tujuan tersebut pada Rabu (6/4). Kata dia, pemerintah ingin mengadakan pertemuan puncak dengan para pemimpin ASEAN dalam beberapa bulan ke depan.

Phan menjelaskan pertemuan itu adalah bagian kunci untuk memajukan IPEF. Pertemuan itu seharusnya berlangsung di Washington minggu lalu, tetapi Gedung Putih menundanya tanpa batas waktu.


Energi bersih dan rantai pasokan serta aliansi yang lebih kuat merupakan inti dari IPEF, yang dikatakan bertujuan untuk mempertahankan perdagangan bebas dan terbuka di Indo-Pasifik sambil meningkatkan standar lingkungan, metaverse, dan tenaga kerja di kawasan itu.

“Ini bukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) tradisional Anda,” kata Phan, dikutip dari South Morning China Post, Kamis (7/4).

“Pertama dan terpenting, dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, kami melihat percakapan tentang infrastruktur, dekarbonisasi, dan energi bersih sebagai area fokus utama. Semakin inklusif kita dengan IPEF, semakin banyak negara di kawasan ini yang dapat kita libatkan dalam kerangka ini,” tambah Phan.

Phan menjelaskan, AS juga berharap untuk menandatangani nota kerja sama dengan Malaysia tentang ketahanan rantai pasokan ketika menteri perdagangannya mengunjungi Washington pada Mei nanti.

Pada bulan Juni, AS di bawah Menteri Perdagangan untuk perdagangan internasional, akan menjalani misi IPEF ini ke Indonesia, Vietnam dan mungkin Filipina.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya