Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule/Net
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku kesulitan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menunjukkan sikap pesimistis. Jika memang pucuk pimpinan negara sudah merasa kalah, maka lebih baik mundur secara tertib dari jabatannya.
Begitu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (7/4).
"Sudah berkali-kali saya atau ProDEM meminta dan mendesak Presiden Jokowi untuk mundur. Karena saya melihat pemerintah saat ini tak lagi punya solusi," tegas Iwan Sumule.
Menurut Iwan, pemerintahan era Jokowi tidak hanya menunjukkan seolah tidak punya solusi jika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan rakyat. Lebih jauh daripada itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung bikin gaduh.
Pasalnya, kebijakan pemerintah kerap tidak berpihak pada rakyat. Misalnya, impor dilakukan di saat para petani sedang panen raya. Kenaikan harga-harga di saat ekonomi rakyat sedang terpuruk, sehingga tidak punya daya beli.
Selain itu, masih kata Iwan Sumule, ucapan presiden tak lagi bermakna dan tak bisa dipegang, karena kerap berubah-ubah alias inkonsisten.
"Ini yang membuat kondisi ekonomi rakyat semakin mengkhawatirkan, investor kabur karena tak ada kepastian dan jaminan terhadap investasi," katanya.
"Jadinya, ekonomi mengalami stagnan tak bergerak. Negara bangkrut tak punya uang. Membuat pemerintah harus naikkan pajak dan harga-harga, termasuk BBM," imbuhnya menegaskan.
Namun begitu, Iwan Sumule meyakini bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi.
Menurutnya, kemarahan rakyat saat ini seperti api dalam jerami. Yang tampak baru asap. Masih bisa dipadamkan jika pemerintah punya solusi.
"Tapi, kalau apinya yang sudah tampak, bukan lagi asapnya, maka dapat dipastikan pemerintah tak lagi bisa menahan kemarahan rakyat. Pemerintah ini akan ambruk terbakar amarah rakyat," pungkasnya.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) umum RON 92 atau Pertamax harus dilakukan.
Pihaknya sudah menahan kenaikan BBM jenis Pertamax, tetapi dampak ketidakpastian ekonomi global yang tengah dirasakan sejumlah negara besar di dunia situasi tersebut mempengaruhi ekonomi nasional.
"Saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan. Tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Tidak mungkin kita tidak menaikkan BBM. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax," kata Jokowi saat memberikan kata pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).
