Antisipasi Dampak Global pada Harga Komoditas, Pemerintah Perbesar Porsi Bantuan Sosial

Pemerintah memastikan akan memperbesar posri perlindungan sosial bagi masyarakat dalam hal mengantisipasi dampak kondisi geopolitik global terhadap harga komoditas di dalam negeri.

Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Negara, Selasa (5/4).

Kata Airlangga, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan dan energi sebagai akibat daripada kondisi geopolitik di Rusia dan Ukrania.

“Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp 100.000/bulan/kpm,” ujar Airlangga dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Rabu (6/4).

“Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan,” sambungnya.

Selain itu, dikatakan Airlangga, akan diberikan juga bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 juta PKL dan pemilik warung (PKLW) yang juga akan menerima sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan, dan akan disalurkan dalam bulan Ramadhan.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini, juga menyampaikan bahwa perlunya untuk membantu dan menjaga daya beli para Pekerja.

“Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk pekerja, yaitu bantuan subsidi upah untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, untuk sebanyak 8,8 juta pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran,” terangnya.

Airlangga juga mengatakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna diusulkan Bantuan Presiden (Banpres) diberikan untuk usaha mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp 600.000,00 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.