Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule/Net
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku sudah melakukan upaya untuk menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax namun tidak kuasa, menunjukkan bahwa negara sudah kalah.
Negara, telah kalah dari kartel minyak dan para oligarki yang mengendalikan ekonomi.
Begitu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (6/4).
"Menunjukan negara kalah sama kartel atau oligarki. Cilaka!" tegas Iwan Sumule.
Iwan mengurai, kebijakan penetapan kenaikan harga BBM jenis pertamax sejatinya yang menentukan adalah pemerintah. Artinya, entah akan dinaikkan atau bahkan diturunkan, semua bisa dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah.
"Jadi, tak benar kalau Presiden bilang tak bisa menahan harga pertamax agar tidak naik. Memangnya harga BBM di Indonesia ditentukan oleh negara lain?" kata Iwan.
Menurutnya, persoalan kenaikan harga BBM jenis pertamax hanya soal managemen dan pengelolaan. Kenaikan harga BBM yang pasti menimbulkan efek domino itu menunjukan pengelolaan buruk.
"Sama dengan terjadinya kelangkaan Migor, menunjukan negara kalah sama kartel atau oligarki. Cilaka!" tandasnya.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) umum RON 92 atau Pertamax harus dilakukan.
Pihaknya sudah menahan kenaikan BBM jenis pertamax tetapi dampak ketidakpastian ekonomi global yang tengah dirasakan sejumlah negara besar di dunia situasi tersebut mempengaruhi ekonomi nasional.
"Saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan. Tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Tidak mungkin kita tidak menaikan BBM," kata Jokowi.
Pernyataan orang nomor satu di Indonesia diutarakan saat memberikan kata pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).
